PEKANBARU, GORIAU.COM -Kepolisian Daerah Provinsi Riau megaku tengah menyelidiki kasus korupsi terkait penyaluran dana bantuan sosial di sejumlah daerah termasuk di 'tubuh' DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

"Akan diselidiki terlebih dahulu, termasuk itu dugaan korupsi bansos di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pekanbaru dan di Rokan Hilir," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Senin (7/10/2013).

Pernyataan Guntur adalah menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana bansos Kabupaten Rokan Hilir tahun 2006 sebesar Rp11,3 miliar maupun dana bantuan sosial (bansos) tahun 2007 sebesar Rp21,5 miliar.

Bahkan sejumlah pihak sebelumnya sempat menjelaskan, bahwa dana bansos Rokan Hilir tahun 2006 sebesar Rp11,3 miliar diduga hanya disalurkan sebesar 10 persen saja.

Sebelumnya Asosiasi Independen Petani Indonesia (AIPI) Riau mengindikasikan pencairan dana bansos itu seluruhnya dikeluarkan atas nama Annas Maamun selaku Bupati Rokan Hilir melalui Kabag Sosial Pemkab Rokan Hilir tertanggal 26 Nopember 2006 dengan surat No.2/KPTS/2006.

Sementara terkait dugaan korupsi bansos DPRD Pekanbaru sebelumnya disuarakan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Kasih Penegak Hukum Kota Pekanbaru.

Kelompok ini mengindikasikan adanya keterlibatan empat legislator Pekanbaru yang terlibat langsung atas dugaan korupsi bansos senilai miliaran rupiah itu. "Untuk indikasi ini, tentunya ada mekanisme yang harus dilalui. Penyelidikan akan kami lakukan terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya Kepala Seksi (Kasi) I Bidang Ekonomi Moneter Intelejen Kejati Riau Satria Abdi mengatakan, pihaknya juga terus melakukan penyelidikan terkait indikasi korupsi bansos tersebut. "Prosesnya bertahap, dan kemungkinan masih dalam tahap penyelidikan. Kalau sudah di tingkat penyidikan, akan kami ekspose secara terbuka," katanya.(fzr)