JAKARTA- Kementerian Keuangan RI mengundang kepala daerah se-Indonesia pada Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan dan Pendanaan Pembangunan Daerah dan Desa di Jakarta. Bupati Siak Syamsuar dan Sekretaris Daerah HTS Hamzah turut hadir pada acara yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, Rabu (07/12/2016) tersebut.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya dinamika pengelolaan keuangan daerah terkait kebijakan pengendalian dana transfer daerah.

"Tadi disampaikan kondisi keuangan negara secara nasional saat ini belum baik. Sehingga perkiraan saya target kita tahun ini belum sesuai harapan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta menyusun anggaran APBD yang betul-betul menjadi program prioritas, yaitu peningkatan ekonomi kemasyarakatan," kata Syamsuar usai menghadiri kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diminta untuk berhemat, sebab beberapa pos anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBD tidak berrsifat permanen dan bisa saja berubah.

"Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) besarannya tergantung kondisi masing-masing daerah. Tentunya ada beberapa indikator yang perlu dicapai untuk mendapatkan DID yang lebih besar.  SKPD terkait harus lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa meraih insentif yang lebih besar dimasa depan," jelas Syamsuar.

Dia menambahkan, saat ini kemampuan semua daerah tengah diuji dalam membiayai pembangunannya sendiri, sesuai prinsip otonomi daerah.

"Dinas-dinas terkait dan BUMD harus bekerja keras meningkatkan PAD, termasuk juga upaya untuk memfasilitasi kemudahan investasi agar bisa masuk daerah. Ini perlu supaya kita tidak lagi bergantung pada dana transfer pusat," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara menjadi keynote speaker, diantaranya Mendagri Tjahyo Kumolo,  Menteri PPN/ Bappenas Bambang Brojonegoro dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan Anugerah Dana Rakca 2016 oleh Menko Perekonomian kepada sejumlah kepala daerah. Dalam kesempatan itu, Kabupaten Siak juga memperoleh DID sebesar Rp7,5 miliar, sebagai kompensasi atas kepatuhan dan ketertiban pelaporan keuangan. *** #SIAK