PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pembangunan kompetensi aparatur negara telah menjadi suatu agenda penting dalam peningkatan kinerja penyelenggara penilai strategis pada konteks jabatan struktural eselon III. Hal ini mengingat kedudukan dan peran pejabat eselon III sangat diharapkan dapat membantu pimpinan sebagai perencana, pendorong, inspirator dan teladan dalam organisasi.

"Karena itu, pengembangan potensi jabatan salah satunya dapat dilaksanakan melalui diklat baik diklat tehnis, fungsionil maupun diklat kepemimpinan seperti yang kita laksanakan saat ini," terang Sekretaris Daerah Pelalawan, Drs H Zardewan MM, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan ke IV di lingkungan Pemda Pelalawan, Senin (13/5).

Zardewan mengatakan bahwa diklat kepemimpinan merupakan kebijakan nasional yang diarahkan pada pola peningkatan kompetensi aparatur sehingga tercapai kompetensi yang diharapkan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sangat diperlukan, baik bagi yang sudah menduduki jabatan maupun yang akan menduduki jabatan.

"Apalagi salah satu trend administrasi publik yang berkembang adalah semakin tingginya tuntutan agar peran masyarakat semakin diperbesar," katanya.

Artinya, sambungnya, kebijakan desentralisasi tidak hanya dituntut di bidang pemerintahan semata akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya. Pasalnya, perkembangan kondisi masyarakat pada saat ini semakin kompleks dan dinamis.

Kecenderungan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya peran sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggara tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah.

"Karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi kebijakan dan praktek administrasi publik yang lebih mampu menjawab tantangan perkembangan interaksi sosial politik melalui kerjasama atau kolaborasi yang efektif dengan sektor swasta dan masyarakat pada umumnya," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, keberhasilan ini semua selain ditentukan oleh profesionalitas juga ditentukan oleh disiplin yang tinggi pada setiap pegawai negeri. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil sebagai pedoman yang jelas dan tegas dalam menegakkan disiplin.

"Untuk itu, jadikanlah penegakan disiplin ini merupakan keinginan dari diri sendiri tapi bukan paksaan dari atasan atau ancaman berupa sanksi," tandasnya.

Dikatakannya, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan yang Good Governance maka perlu dikembangkan prinsip-prinsip seperti partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap atau responsiveness, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, memiliki visi strategi dan saling keterkaitan. (ilm)