BATAM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan selongsong peluru gas air mata di Sekolah Dasar Negeri 024 Galang, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Selongsong peluru gas air mata itu ditemukan Komnas HAM saat melakukan investigasi ke SD Negeri 024 Galang tersebut pada Sabtu (16/9/2023). Investigasi dilakukan menindaklanjuti bentrokan antara warga Rempang dengan aparat TNI-Polri pada 7 September 2023 lalu.

Dikutip dari Tempo.co, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina, mengungkapkan, selongsong peluru gas air mata itu ditemukan di atap dan halaman (pekarangan)SD Negeri 024 Galang.

Anggota Komnas HAM langsung mengamankan selongsong peluru gas air mata yang ditemukan tersebut.

"Itu (temuan selongsong peluru gas air mata) akan kami lakukan penyelidikan sendiri," kata Putu Elvina saat ditanya awak media soal temuan selongsong peluru tersebut, Sabtu.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Salita, juga membenarkan temuan tersebut.

“Betul tadi ada temuan selongsong gas air mata, di dalam lingkungan sekolah. Saya ada menemukan sendiri,” katanya, Sabtu sore.

Komnas HAM juga berinteraksi dengan kepala sekolah, guru, dan warga setempat.

"Kami akan melihat dan verifikasi kejadian tanggal tujuh (September 2023), dan dampaknya terhadap para siswa, yang kemarin panyak pengaduan banyak siswa disini telah terkena dampak kerusuhan, tembakan gas air mata," ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo usai mengunjungi sekolah itu.

Laporan sementara, Komnas HAM memang menemukan banyak siswa yang terkena gas air mata saat ricuh terjadi di kawasan tersebut. Penembakan gas air mata yang menyasar sekolah tersebut juga menimbulkan traumatik kepada murid.

"Kejadian ricuh itu juga menimbulkan traumatik kalangan para siswa," kata Prabianto.

Komnas HAM sudah mengantongi beberapa keterangan dari pihak sekolah. Setelah ini hasil tersebut akan didiskusikan dan membicarakan kepada pihak kepolisian terkait tindakan yang telah mereka lakukan.

"Apakah memang hal ini dibenarkan dan sesuai SOP Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Kami perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah ini ada unsur peleanggaran, ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut," kata dia.

Komnas HAM juga memberikan catatan terkait trauma healing yang sudah dilakukan jajaran Polresta Barelang beberapa waktu lalu ke sekolah. Menurut tim Komnas HAM, trauma healing ini tidak bisa dilakukan sekali saja, karena sifatnya trauma itu bisa berkepanjangan. 

"Dampaknya (trauma) bisa tidak terlihat sekarang, tetapi bisa ke depan, psikolog harus diturunkan untuk memasitkan itu, tidak bisa satu kali, perlu asesmen mendalam, para stakeholder juga harus melakukan trauma healing," kata Elvina.

Prabianto belum bisa memastikan apakah kejadian ricuh di Pulau Rempang ini sudah memenuhi unsur pelanggaran HAM atau belum. "Kami belum bisa ambil kesimpulan akhir," katanya. 

Sebelumnya puluhan siswa SD dan SMP di sekitar Jembatan 4 Barelang terkena gas air mata saat terjadi kericuhan antara aparat dan warga. Saat itu aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Ditpam BP Batam mebuka blokade jalan yang dilakukan sekelompok warga Pulau Rempang. Blokade itu dilakukan warga untuk melarang pematohan lahan kampung mereka untuk proses pembangunan Rempang Eco-city. Pembangunan ini masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN 2023.***