PEKANBARU – Ketua komisi III DPRD Provinsi Riau H Edi Basri SH MSi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto yang berkomitmen melakukan evaluasi total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota fraksi Gerindra ini menilai BUMD merupakan instrumen strategis dalam menopang PAD. Namun hingga kini, kinerja sejumlah BUMD dinilai belum optimal akibat berbagai persoalan, mulai dari manajemen, struktur organisasi, hingga masalah internal perusahaan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Pasca laporan tahunan 2025, BRKS masih menghadapi persoalan kredit macet serta struktur organisasi yang belum terisi secara lengkap, sehingga berdampak pada kinerja bank dan kontribusinya terhadap PAD.

“Masalah kredit macet memang tidak bisa dipisahkan dari lembaga keuangan, tetapi jangan sampai tingkatnya terlalu tinggi dan membahayakan bank,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Selain BRKS, komisi III juga menyoroti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang dinilai perlu dievaluasi. Meskipun kontribusi SPR terhadap PAD tahun 2025 meningkat menjadi sekitar Rp5 miliar dari sebelumnya Rp2,5 miliar, angka tersebut dinilai masih belum maksimal.

BUMD lainnya lanjutnya seperti Riau Petroleum diharapkan mampu mengambil peran lebih besar melalui sinergi dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), khususnya dalam hal transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ke depan, Riau Petroleum diharapkan dapat terintegrasi dengan PHR dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Sementara itu, PT PIR disebut Edi tidak lagi menjalankan aktivitas usaha meskipun badan hukumnya masih ada. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat dan perlu dilakukan evaluasi total.

"Evaluasi ini sejalan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, serta Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi. Sinkronisasi legislatif dan eksekutif diyakini akan memperkuat upaya peningkatan PAD di tengah keterbatasan APBD," ucapnya.

Tak hanya BUMD, komisi III DPRD juga menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai masih lemah, terutama pada sektor pajak air permukaan, pajak BBM kendaraan bermotor, serta pajak kendaraan bermotor yang belum tertagih secara maksimal.

DPRD berharap pemerintah provinsi segera menempatkan pejabat definitif di seluruh kepala badan dan dinas, bukan lagi pelaksana tugas (Plt), agar kinerja organisasi berjalan lebih optimal dan fokus pada peningkatan pendapatan daerah. ***