PEKANBARU -Ketua komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan mengakui keberadaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan salah satu penggerus APBD Riau dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Meskipun anggaran yang dikucurkan untuk perawatan jalan sudah banyak, namun persoalan kerusakan jalan terus menerus menjadi keluhan yang diterima anggota dewan saat turun ke masyarakat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri sudah mencarikan solusi terhadap kerusakan jalan dengan menambah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas PUPR, yang semula tiga menjadi enam unit.

Sayangnya, anggaran dan penambahan UPT tidak juga mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam aspek perbaikan jalan. Karena, APBD Riau terus menurun, sementara truk ODOL masih saja beroperasi.

"Misalnya, spot A diperbaiki, kemudian dilalui ODOL sehingga ketika diperbaiki di spot A, spot B rusak. Kondisi ini terjadi terus menerus," terang Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Riau.

Setidaknya, lanjut pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini, UPT sudah bekerja maksimal dalam melakukan pemeliharaan jalan, minimal jalan yang diperbaiki sudah fungsional kembali.

"Kalau serapan anggaran, rata-rata UPT itu sudah mencapai 40 persen," tutupnya.

Lebih jauh, Iwan menyebut infrastruktur adalah salah satu sektor prioritas pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar. Namun, memang keterbatasan anggaran menjadi penghambat.

"Mari kita sama-sama berdoa agar musibah Covid-19 cepat berlalu dan pemerintah bisa menuntaskan janjinya, tentunya kami di DPRD Riau akan mensupport penuh pemerintah dalam memberi pelayanan, terutama perawatan jalan," tutupnya.

Berikut 6 UPT Dinas PUPR Riau :

UPT 1 (Pekanbaru, Pelalawan dan Siak) dikepalai oleh Andi Irfandi.

UPT 2 ( Dumai dan Rokan Hilir) dikepalai oleh Raja Yulizarman.

UPT 3 (Bengkalis dan Kepulauan Meranti) dikepalai oleh Yulmeindri.

UPT 4 (Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir) dikepalai oleh Sanusi.

UPT 5 (Kampar dan Kuansing) dikepalai oleh Yunan Aris.

UPT 6 (Rokan Hulu) dikepalai oleh Eri Ikhsan. ***