PEKANBARU – Selain memantau pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Komisi V DPRD Riau juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program bantuan pendidikan bagi sekolah swasta melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Swasta.

Ketua Komisi V DPRD Riau mengatakan program Bosda Swasta masih tetap berjalan dan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri sehingga harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Menurutnya, keberadaan program tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.

"Bosda Swasta masih ada. Namun saat ini perlu sinkronisasi dengan skema bantuan pendidikan lainnya karena bantuan dari provinsi sudah mengalami perubahan akibat penyesuaian kebijakan dan kondisi fiskal daerah," jelas Ketua komisi V DPRD Riau Indra Gunawan Eet, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan, sinkronisasi berbagai program bantuan pendidikan diperlukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan.

Komisi V DPRD Riau berharap kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan, terutama bagi peserta didik yang berada di daerah tertinggal, l, dan terluar (3T), sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V juga mengingatkan agar polemik pengadaan seragam sekolah yang sempat menjadi perhatian publik pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terjadi.

"Persoalan seragam sekolah yang lalu kita jadikan pelajaran. Ke depan jangan sampai terjadi lagi. Kita tidak menyalahkan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, tetapi kebijakan yang sudah diarahkan pemerintah harus dipatuhi," katanya.

Ia menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Karena itu, seluruh kepala sekolah diharapkan menjaga integritas serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kepala sekolah adalah ujung tombak pendidikan. Karena itu, kita berharap seluruh pemimpin sekolah dapat menjalankan tugas dengan baik, profesional, dan mengutamakan kepentingan peserta didik," pungkasnya. ***