PASIRPANGARAIAN, GORIAU.COM - Ketua DPRD Rokan Hulu Nasrul Hadi membantah kalau dirinya ngotot dalam kasus perambahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kaiti-Pauh yang dialami anggota DPRD Rokan Hulu dari Fraksi Nasdem Tedy Mirzal Dal.

''Kita tidak ngotot dalam kasusnya Tedy Mirzal Dal, kita hanya menjalankan Peraturan Pemerintah (PP),'' sebutnya ketika menghadiri Sosialisasi PBB-P2 di Masjid Agung Madani Islamic Centre (MAMIC) Pasir Pangaraian, Rabu (5/11/2014).

Diterangkannya, pihaknya baru mengirim surat ke Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian, untuk mempertanyakan data-data terkait persidangan dan kasus yang menimpanya tersebut.

Diterangkan, Nasrul Hadi, sesuai dengan ketentuan PP 16 tahun 2014 Pasal 110, jika ada kasus anggota DPR jika sudah ditetapkan jadi terdakwa dalam ancaman lima tahun, wajib dilakukan pemberhentian sementara.

''Itu minimal 7 hari, jika anggota tidak menfollow-upnya, maka Sekretaris Dewan (Sekwan) wajib menyampaikan surat ke Bupati Rokan Hulu, nanti Bupati Rokan Hulu akan menyampaikan ke Gubernur Provinsi Riau'' paparnya.

Sebut Nasrul, pihaknya mengakui hanya meminta jawaban dari pengadilan terkait statusnya, bila ada anggota terpidana itu, harus diberhentikan sementara, 7 hari setelah ditetapkan jadi terdakwa, jadi sekrterais wajib menyampaikan itu pada Bupati Rokan Hulu.

''Kita hanya menjalankan aturan pemerintah, kita hanya minta penjelasan dan ditetapkan penegak hukum, itu tidak ada politisasi sebab kasus tersebut masuk ranah penegak hukum,'' ungkapnya. (ram)