
RENGAT BARAT, GORIAU.COM - Ketua DPRD Inhu Sementara, Ahmad Arief Ramli mendukung langkah tegas Bupati Inhu, Yopi Arianto yang membebastugaskan delapan Camat dan satu Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Inhu dalam rangka meningkatkan kinerja dalam menjalankan program Pemkab Inhu.
''Bupati Inhu mempunyai kewenangan, pertimbangan dan evaluasi terhadap mereka yang dibebastugaskan sebagai pejabat eselon II dan III, apalagi informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat mereka terlibat politik praktis,'' ujar Ahmad Arief Ramli kepada sejumlah wartawan usai menerima pernyataan dari sejumlah wartawan yang menggelar aksi damai mengutuk kekerasan yang dilakukan oknum TNI angkatan Udara Lanud Pekanbaru, Kamis (18/10/2012).
Dikatakan Ahmad Arief Ramli, untuk mengetahui apa penyebab mengapa sampai Bupati Inhu mendadak melakukan pembebasan tugas terhadap delapan camat dan Kadisdukcapil Inhu, sampai saat ini belum ada desakan anggota DPRD untuk melaksanakan hearing dengan Bupati Inhu ''belum ada desakan untuk hal itu, kalau ada kita akan bicarakan dulu,'' ujarnya.
Sementara itu, salah seorang camat yang dibebastugaskan yang berhasil ditemui menyatakan ''biarlah waktu yang menjawab semua ini, yang jelas kita tidak melakukan apa yang dituduhkan, kita sebagai PNS siap diberi amanah dan siap diberhentikan,'' ucapnya sambil meminta namanya tidak disebutkan.
Dikatakan, selaku PNS, dirinya tidak akan melakukan pembelaan diri terhadap apa yang dituduhkan ''kebenaran itu tetap kebenaran dan saat ini fitnahlah yang menjadi pemenangnnya,'' ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kedelapan Camat yang dibebastugaskan diantaranya, Amirzan Camat Kuala Cinaku, Suhardi Camat Rengat, M Idham camat Rengat Barat, Suhardi Camat Seberida, Arkadius Camat Batang Gansal, Amrina Yus Camat Lirik, syahruddin camat Pasir penyu dan Ardiansyah Camat Peranap serta M Sadar Kadis kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Inhu.
Pembebastugasan delapan Camat dan satu orang Kadis tersebut dilakukan melalui surat keputusan (SK) Bupati Inhu yang petikan sahnya ditandatangani kepala badan kepegawaian dan diklat (BKD) Inhu Wardiati dengan nomor 347 - 2012 tertanggal 16 Oktober 2012. (wsr)