PEKANBARU, GORIAU.COM - Ribut pasca penggerebekan terhadap tindakan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan pengoplosan gas elpiji di sekitar Jalan Rambutan, Pekanbaru, sudah membuktikan bahwa pengawasan terhadap BBM sangat lemah. Jika pengawasan berjalan dalam koridor yang sesuai, tidak akan ada penimbunan dan pengoplosan.

Direktur Operasional Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau Sukardi Alizahar menjawab wartawan, Rabu (12/12) mengatakan, penegakan hukum dan pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin sehingga tidak terjadi penimbunan dan pengoplosan dalam jangka panjang. 

''Wajar saja terjadi kalau pengawasan yang dilakukan instansi terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) serta instansi lainnya di Provinsi Riau ini lemah. Ditambahkan, penegakan hukum seperti ada permainan. Jadi wajar saja,'' ujarnya menanggapi penggerebekan BBM dan pengoplosan elpiji. 

Tindakan penimbunan BBM jenis apa pun, tambahnya, sangat dilarang sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, yang ditimbun itu BBM subsidi yang nota bene tidak dibenarkan dikonsumsi oleh pihak perusahaan. Untuk itu, kata Sukardi, penegak hukum harus membongkar kasus penimbunan ini secara tuntas. 

"Jangan hanya sekedar membongkar. Lalu permasalahannya terkesan hilang begitu saja. Apalagi, seperti yang disebutkan dalam penggerebekan di Jalan Rambutan itu dengan skala besar, ditambah pula dilakukan oleh oknum TNI AU. Maka, ini harus diusut ke akar-akarnya, dan konsumen tidak dirugikan,'' katanya. (rdi)