PEKANBARU – Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau untuk menembus angka dua digit pada tahun 2027 masih menjadi fokus pembahasan di DPRD Riau. Meski belum tercapai saat ini, DPRD tetap menunjukkan sikap optimistis terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Riau, H Budiman Lubis SH, menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus diperkuat, termasuk melalui rencana kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan.

Menurutnya, kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui langkah-langkah tegas terhadap wajib pajak yang belum patuh.

“Kerja sama ini mencakup audit hingga penyelidikan terhadap wajib pajak, khususnya di sektor strategis seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan, penindakan terhadap wajib pajak yang tidak disiplin menjadi langkah penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.

“Kita juga akan menindak wajib pajak yang tidak disiplin. Kebocoran di beberapa sektor harus kita tutup. Semua lini sekarang bekerja keras demi kepentingan Riau,” tegasnya.

Budiman mengakui bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau saat ini memang belum menunjukkan peningkatan yang sigingikan. Namun, berbagai upaya yang tengah dilakukan dinilai mulai menunjukkan arah positif.

“Terlalu dini jika kita pesimis, kita harus tetap optimis,” katanya.

Ia menjelaskan, pembahasan peningkatan PAD saat ini masih berlangsung melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, terlebih dengan adanya kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang baru.

Menurutnya, dalam waktu 7 hingga 8 bulan ke depan, sejumlah kebijakan strategis masih akan difinalisasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap capaian pendapatan sebaiknya dilakukan pada kuartal terakhir tahun berjalan.

“Kita tunggu saja. Apalagi kebijakan pemerintah pusat juga belum final, seperti rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026. Untuk 2027 kita belum tahu, jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila tidak terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat dan tren PAD terus meningkat, maka target APBD dua digit sangat memungkinkan untuk dicapai.

“Kalau tidak ada pemotongan, dengan capaian kita sekarang di kisaran 9 koma sekian triliun, jika ada kenaikan sedikit saja, kita sudah bisa masuk dua digit. Kita harus optimis,” imbuhnya. ***