SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Kementerian Sosial mengaku kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program bantuan sosial akibat tidak validnya data warga miskin di daerah, termasuk Kabupaten Siak. Agar sejumlah program Kemensos bisa dilaksanakan dengan baik, diharapkan data warga miskin harus diperbaharui.

"Untuk program Keluarga Pra Sejahtera (KPS), tahun ini kita ada dana Rp9 triliun, semuanya akan kita bagikan kepada warga miskin. Agar program ini tepat sasaran, pemerintah daerah harus mendata kembali warganya yang miskin," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Andi ZA Dulung saat menghadiri rapat koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Siak di Gedung Mahratu, Selasa (12/5/2015).

Ikut hadir pada kesempatan itu, Bupati Siak Syamsuar, Kepala BPKP Riau, Wakil Bupati Siak Alfedri, Dandim, Kapolres dan Kajari Siak serta ratusan peserta rakor.

Andi menegaskan, setiap kepala daerah memiliki kewajiban untuk mengetahui kondisi perekonomian warganya. Tentu, informasi terkait jumlah warga miskin itu diperoleh kepala daerah dari bawahannya. "Agar jumlah warga miskin di Siak ini valid, saya beri waktu sebulan kepada Pak Bupati untuk mendata kembali warganya yang miskin. Data ini nantinya kita serahkan ke BPS untuk diverifikasi," jelasnya.

Data tahun 2011 di Kemensos, lanjut Andi, ada sekitar 500 ribu jiwa warga Siak dengan jumlah 92 ribu Kepala Keluarga."Sekitar 5,4 persen adalah warga miskin. Tapi jumlahnya ada sekitar 6 ribu yang miskin, kalau dihitung kan tak cocok lagi dengan angka 5,4 persen itu. Data ini yang harus diperbaharui Pemkab Siak agar data warga miskin valid," pungkas Andi.(nal)