PEKANBARU – Ribuan masyarakat bersama Laskar Melayu Bersatu (LMB) Nusantara dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa mendukung Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya relokasi warga dari kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Senin (30/6/2025). Aksi berlangsung di depan Gerbang Kantor Gubernur Riau.

Dalam orasinya, Panglima Utama DPP LMB Nusantara, Datuk Uzer, menegaskan bahwa LMB berdiri bersama pemerintah untuk memulihkan kembali fungsi ekologis TNTN. Ia menyuarakan dukungan penuh terhadap Satgas PKH yang tengah menjalankan mandat negara dalam menertibkan kawasan konservasi yang telah dirambah secara masif.

“Kami LMB Nusantara mendukung Pemerintah melalui Satgas PKH menegakkan hukum dengan melakukan relokasi TNTN. Apalagi, banyak cukong yang menguasai ribuan hektare lahan sawit secara ilegal di sana,” tegas Datuk Uzer.

Ia meminta agar para cukong direlokasi secara paksa karena telah menunjukkan kerakusan terhadap kawasan konservasi, sementara masyarakat kecil yang hanya memiliki lahan sedikit harus diberi solusi yang manusiawi.

“Warga yang membuka lahan karena kebutuhan makan dan tidak punya tempat lain, harus dicarikan relokasi yang layak. Apalagi di sana sudah ada sekolah dan pemukiman. Tapi kalau cukong, itu bukan lagi cari makan, itu bentuk keserakahan. Itu kejahatan luar biasa,” ujarnya.

Aksi ini juga diwarnai pembentangan sejumlah spanduk berisi tuntutan tegas terhadap perambah hutan, seperti “Tangkap Bos Sawit Ilegal di TNTN. Tutup Perusahaannya!” serta “Mendukung Negara dan Pemerintah melalui Satgas PKH untuk Relokasi TNTN”.

Mahasiswa turut menyuarakan desakan kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, agar mengambil langkah berani dalam menindak para mafia tanah dan pihak-pihak yang ditengarai memiliki kepentingan dalam penguasaan TNTN.

“Kami menduga ada mafia dan pejabat politik yang bermain. Kami ingin Pak Gubri bersikap tegas dan berpihak pada lingkungan. TNTN adalah paru-paru bumi Riau,” kata Akbar, salah satu perwakilan mahasiswa.

Sementara itu, Ketua Laskar Hulubalang Melayu Riau, Datuk Muhammad Uzer, menyampaikan kesiapan organisasinya untuk terlibat langsung dalam proses pemulihan dan penghijauan kawasan konservasi.

“Kita siap menghijaukan kembali kawasan konservasi TNTN dengan melibatkan masyarakat. Kami juga minta Pemprov Riau ikut mendukung relokasi warga,” ujarnya.

Aspirasi para peserta aksi diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Gubernur. Ia memastikan seluruh masukan akan disampaikan kepada pimpinan daerah.

Dalam kesempatan itu, massa juga membacakan 10 Butir Manifesto Gerakan Selamatkan dan Restorasi Pulihkan TNTN (GSRP-TNTN), yang menegaskan dukungan terhadap Satgas PKH dan komitmen memulihkan fungsi ekologis TNTN. Salah satu poin penting dalam manifesto tersebut adalah bahwa tahun 2025 harus menjadi titik balik restorasi hutan nasional, dan mereka menyerukan tindakan nyata, bukan sekadar slogan.

Manifesto GSRP-TNTN:

1. Mendukung penuh Satgas PKH di bawah mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan TNTN.

2. Mengingatkan bahwa hanya tersisa ±6.720 ha hutan primer; kondisi ini darurat.

3. TNTN adalah habitat Harimau dan Gajah Sumatera yang kini terancam punah.

4. Mendesak penegakan hukum terhadap pelaku ilegal sesuai UU No. 18/2013 dan UU No. 32/2009.

5. Relokasi warga liar adalah solusi ekologis, bukan kekejaman.

6. Rehabilitasi TNTN dengan spesies asli dan pendekatan berbasis masyarakat.

7. Menolak narasi "sawit = hutan"; sawit bukan sistem kehidupan.

8. Menjaga biodiversitas TNTN adalah menjaga DNA Nusantara.

9. Menyelamatkan TNTN adalah panggilan moral, spiritual, dan konstitusional.

10. Tahun 2025 sebagai titik balik restorasi hutan nasional.

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat, mahasiswa, dan kelompok sipil siap berdiri di garis depan perjuangan lingkungan. TNTN bukan sekadar hutan, melainkan identitas ekologis dan masa depan Riau. ***