LEMBU punya susu, Benggali punya nama. Begitu bunyi pepatah orang Medan di masa lalu. Maksudnya, orang Benggali asal India yang beternak sapi, namun susu hasil perahannya disebut Susu Benggali. Bukan susu sapi.

Pepatah itu agaknya akan berlaku lagi di Riau. Meskipun minyak ditambang dari perut bumi negeri Lancang Kuning ini, namun boleh jadi namanya bukan lagi minyak Riau. Seperti terjadi di Blok Langgak. Oktober tahun lalu Mahkamah Agung telah memerintahkan PT Sarana Pembangunan Riau, untuk menyerahkan pengelolaan Blok Langgak kepada PT Kingswood Capital Limited (KCL).

Suatu kabar yang agak mengejutkan sekaligus menyedihkan. Maklum, kawasan sumur minyak itu menghampar seluas 79,65 kilometer persegi mulai dari Kabupaten Rokanhulu hingga ke Kabupaten Kampar. Produksinya pun terbilang tinggi.

Awal "bencana" ini bermula ketiga SPR, badan usaha milik Pemprov Riau, pada 2010 mendapat tugas mengelola Blok Langgak yang ditinggalkan PT Chevron setelah habis masa konsesinya. Karena belum berpengalaman di perminyakan, lalu dijalin kerjasama dengan KCL sebagai operator di lapangan.

Empat tahun kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau menemukan kerugian sebesar USD 7,4 juta atau sekitar Rp 121 Miliar. Kerugian tersebut dinilai terjadi karena kesepakatan yang tidak berimbang antara SPR dengan KCL.

Tak pelak lagi kerjasama pun diputus, hingga membuat KCL mengajukan gugatan. Mulai dari tingkat bawah hingga ke Mahkamah Agung, KCL terus memenangkan perkara ini.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, manajemen KCL menyatakan telah menyiapan dana untuk pembiayaan dan operasi serta investasi yang dibutuhkan sesuai dengan Work Program & Budget. Termasuk biaya pelaksanaan komitmen kerja pasti yang telah disetujui sebelumnya oleh SKK Migas.

Bak kata Rasulullah. Kalau memberikan pekerjaan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mengelola sumur minyak memang bukan pekerjaan yang gampang. Selain membutuhkan peralatan yang lengkap, skill di semua lini juga sangat dibutuhkan. Karena itu, seharusnya ketika Chevron telah habis masa konsesinya, kerjasama harus terus dijalin. Pemprov Riau dapat membuat kontrak baru dengan Chevron, sehingga pekerjaan yang sudah berlangsung lama bisa terus dilaksanakan.

Sebenarnya riwayat pengelolaan minyak di tetangganya CPP Blok bisa dijadikan pelajaran. Setelah dilepas Chevron dan kemudian diteruskan oleh PT Bumi Siak Pusako, bayang-bayang kemakmuran di tambang minyak tampaknya masih jauh dari harapan.

Buktinya, bupati Siak sebagai pemegang saham utama, hingga kini masih terus mengeluh soal dana, seperti tergambar di media sosialnya. Suatu pemandangan yang sangat kontras. Masih tetap kekurangan dana kendati memiliki begitu banyak ladang minyak.

Contohlah Brunei dan Arab Saudi. Dari minyak bumi semata kedua negara ini dapat memakmurkan rakyatnya. Di sana tidak ada kutipan pajak. Pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.

Sebaliknya dengan di negeri kita. Karena pengelolaan minyak merugi, justru akhirnya menjadi menambah beban baru. ***

* Irwan E. Siregar adalah wartawan senior bermastautin di Pekanbaru, Riau.