PEKANBARU, GORIAU.COM - Menyikapi keinginannya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang menyarankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau Petroleum mempersiapkan diri merebut Blok Siak menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan. Atas dasar apa Pemprov Riau menyarankan padahal di Riau tercatat ada dua BUMD yang bergerak dalam bidang perminyakan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Riau Ramli FE kepada wartawan, Selasa (12/2/2013) mengatakan, Provinsi Riau memiliki dua BUMD yang menangani perminyakan yakni PT Sarana Pembangunan Riau dan PT Riau Petroleum. Tapi kenapa hanya satu disarankan.

"Kita tidak tahu apa maksud dari Pemprov Riau yang mengungkapkan seperti itu. Padahal, diketahui saat ini ada dua BUMD yang bergerak dibidang perminyakan. Makanya, kita menilai pernyataan itu sangatlah tidak realitis dengan keadaan. Harusnya itu, Pemprov Riau sarankan ke dua BUMD persiapkan diri," katanya.

Sebab kalau hanya menyarankan, satu BUMD untuk mempersiapkan diri didalam hal mengelola Blok Siak yang akan berakhir 27 November 2013 mendatang, tampaknya ini peluang merebut Blok Siak sebagai ladang minyak dikelola anak negeri akan kandas. Karena diketahui sejak dibentuk Riau Petroleum belum ada bukti pekerjaannya.

"Harusnya tidak hanya disarankan pada Riau Petroleum. Tetapi, juga disarankan juga pada Sarana Pembangunan Riau yang saat ini sudah mengelola Blok Langgak. Artinya, kedua BUMD ini diberikan peluang yang sama dalam usaha merebut Blok Siak. Sehingga nanti dalam prosesnya diketahui yang berpotensi," katanya.

Politisi PBR inipun menambahkan, yang penting itu bagaimana cara dan strategi untuk merebut Blok Siak yang akan berakhir 27 November 2013 mendatang. Karena itu, sudah semestinya menunjukkan kinerja profesional dari BUMD yang nantinya untuk memenangkan tender pengelolaan Blok Siak dikuasai oleh pihak asing.

Ramli mengatakan, sudah saat Riau bisa kelola Sumber Daya Alam (SDA) sendiri, yang dikarena selama puluhan tahun Riau hanya jadi penonton ketika perusahaan asing menyedot SDA di Bumi Lancang Kuning. Apalagi, sambungnya dari pembagian hasil pengerukan SDA ini, Riau tidak mampu membiayai kebutuhanya sendiri.

"Selama puluhan tahun Riau ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri yang terkategori kaya. Namun, setelah keberhasilan merebut juga mengelola Blok CPP serta Blok Langgak. Sudah sepatutnya pemerintah pusat mempertimbangkan untuk mengembalikan pengelolaan SDA lainnya kepada Provinsi Riau ini," ujarnya.(rdi)