PEKANBARU – Kelangkaan Biosolar sudah banyak membuat masyarakat sakit kepala, jikapun ada di SPBU, para pengendara harus rela mengantre hingga memakan waktu berjam-jam.

Tentu jika dibiarkan berlarut-larut dampak dari kelangkaan Biosolar ini akan berimbas pada pergerakan ekonomi, terutama pada harga bahan pokok.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menilai melihat fenomena yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak boleh berpangku tangan.

"Harus ada kebijakan yang baru mengatasi persoalan ini, gak boleh dibiarkan. Ini bukan hanya kebijakan nasional, harus ikut campur juga (Pemko) daerah kita," katanya, Senin (21/3/2022).

Seluruh pejabat yang ada di Riau seharusnya berembuk untuk mencari solusi yang tepat, dan setelah ada hasilnya lalu diserahkan ke Pertamina maupun ke pemerintah pusat.

"Mengajukan penambahan kuota, kalau itu terjadi kan bagus, kalau tidak bisa seperti itu berarti harus ada kebijakan baru, (seperti) pembatasan pembelian kepada mobil pribadi," terangnya.

Akibat dari kelangkaan Biosolar ini juga menimbulkan gangguan arus lalu lintas karena kemacetan yang panjang menular hingga ke jalan raya.

"Ini memang harus ada kebijakan ya, kalau sebelumnya kebijakan mengakinatkan problem disaat sekarang, tentu harus ada kebijakan baru yang kemudian bisa menentramkan masyarakat," tutupnya. ***