RENGAT, GORIAU.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rengat, Rabu (29/5/2013) menyerahkan berkas perkara dan tersangka kasus korupsi pengadaan tower Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Inhu tahun anggaran 2011 ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Kasus ini melibatkan mantan Kadisdukcapil Inhu Zulkifli Sulaiman dan Direktur Utama CV Kopral Hardani selaku kontraktor pelaksana. Kasus ini terungkap berkat hasil penyidikan yang dilakukan Polres Inhu sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rengat.

“Hari ini berkas perkara untuk tersangka mantan Kadisdukcapil Inhu Zulkifli Sulaiman dan Direktur Utama CV Kopral Hardani dalam kasus korupsi di Disdukcapil Inhu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Provinsi Riau di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Rengat, Alexander Roilan didampingi Kepala Seksi Intel, Restu Andi Cahyono, Rabu (29/5/2013).

Dijelaskan Kasi Intel, dengan telah dilimpahkannya kasus korupsi pengadaan tower KTP SIAK di Disdukcapil Inhu tersebut, maka dua tersangka tersebut sudah menjadi tahanan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Berkas perkara dua tersangka tersebut sebenarnya terpisah, namun karena saksi untuk keduanya sama sehingga dibuat splitsing.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Rengat, Heru Saputra mengungkapkan bahwa Kejari Rengat sudah menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) untuk tersangka mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Tower KTP SIAK Disdukcapil Inhu Mairhamsyah dari Polres Inhu.

Dengan telah ditetapkannya status tersangka terhadap PPTK proyek KTP SIAK tersebut, maka kasus korupsi pengadaan tower KTP SIAK di Disdukcapil Inhu ini telah menjerat tiga tersangka.

Seperti diketahui, kasus ini berawal ketika pada tahun 2011 dianggarkan kegiatan pengembangan dan pengoperasian KTP SIAK senilai Rp767.898.000 dari APBD Inhu. Sesuai kontrak, dana tersebut digunakan untuk belanja modal pengadaan tower dan komputer untuk 4 kecamatan.

Kemudian pada APBD Perubahan tahun 2011, kembali dianggarkan kegiatan serupa untuk 4 kecamatan berbeda dengan anggaran senilai Rp 796.556.000. Sesuai kontrak, dana tersebut untuk belanja modal pengadaan tower.

Namun dalam pelaksanaannya, beberapa item pekerjaan dan pembelian alat yang sudah dianggarkan ternyata tidak dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, sementara dalam laporannya alat-alat tersebut sudah dibeli dan dipasang. Panitia penerima barang hanya tinggal tanda tangan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pegawai lain melalui perintah mantan Kadisdukcapil. Dari hasil pemeriksaan BPKP diketahui kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 963 juta lebih. (jef)