JAKARTA, GORIAU.COM - Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pernyataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, yang menyebutkan bahwa bulan lalu ketika ada acara di Yogyakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Jaksa Agung Basrief Arief, terkait proses penanganan kasus dugaan korupsi Bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang ditangani Kejaksaan Agung.

''Terkait pernyataan wamen ESDM (Susilo Siswoutomo). Tidak Benar. Presiden tidak pernah memanggil atau menegur Jaksa Agung," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Setia Untung Arimuladi di Kejagung, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurutnya, jaksa mempersilahkan mengikuti proses penanganan perkara terhadap 5 tersangka karyawan Chevron yang tengah di sidangakan di Pengadilan Tipikor.

"Silahkan saja ikuti proses hukum yang sedang berjalan," ungkap dia.

Sebelumnya Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, menyebutkan Presiden SBY pernah memanggil Jaksa Agung Basrief Arief untuk mengingatkan proses penanganan kasus bioremediasi tersebut.

"Presiden panggil Jaksa Agung, Djoko Suyanto (Menkopolhukam), panggil semuanya, (kasus Chevron) ini engak bener. Instruksinya (dari Presiden) jelas. Tapi ternyata sistem langgar instruksi dan sistem itu kalahkan instruksi," ujar Susilo dalam Peluncuran Buku "Melawan Demi Keadilan" Kukuh Kertasafari Korban Salah Tangkap, di Sekretariat IA ITB, Jakarta, Rabu(12/6/2013) malam.

Namun, Susilo tidak menjelaskan secara detail teguran Presiden kepada Basrief tersebut. Ia malah mengatakan, kasus bioremediasi penuh rekayasa dan penuh kezholiman, makanya diperlukan kecerdikan demi menyatakan bahwa ini adalah ketidakbenaran.

"Kalau ini tidak benar, pemerintah juga tidak menutup mata. Memang untuk menghadapi jaksa agung, porsi menteri, bukan saya. Tapi saya bersama Dipo Alam sudah menyampaikan hal ini, dan kemarin ketua MA mendengar cerita dari Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas) langsung. Tapi beliau tidak boleh melakukan intervensi," papar Susilo.

Oleh karena Kementerian ESDM diminta mengirim surat, maka Susilo memerintahkan biro hukum ESDM mengirim surat kepada ketua Mahkamah Agung untuk mengawasi proses hukum tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah ketua MA mendapat masukan dari Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, tentang penanganan hukum kasus bioremediasi.

Setelah surat tersebut disampaikan, ucap Susilo, maka MA bisa memeriksa penanganan kasus tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang beredar, terjadi keberpihakan hakim kepada jaksa saat persidangan di Pengadilan Tipikor.

"Pengadilan sangat transparan, tapi keterangan saksi ahli tidak dipedulikan," tudingnya.

Susilo menilai, keperpihakan membabi buta itu masih terjadi di negeri ini.

"Kewajiban kita harus bersatu padu, tetapi jangan melawan sistem yang sudah ada dengan gaya preman, tapi harus dengan analisa yang cermat dan tindakan yang cerdik," ujar dia sembari menambahkan bahwa, sistem yang dijalankan secara tidak benar, harus dilawan dengan sistem pula.

Seperti diketahui Kukuh sendiri merupakan tersangka dalam kasus Bioremediasi bersama 4 karyawan Chevron lainnya, yakni, Endah Rubiyanti (ER), Widodo (WD), Alexiat Tirtawidjaja (AT) dan Bachtiar Abdul Fatah (BAF). ***