PEKANBARU – Di tengah upaya menciptakan husnul khatimah di penghujung masa pemerintahannya, rezim Jokowi justru terjebak dalam kontroversi kebijakan pelarangan buka puasa bersama yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini dianggap kontraproduktif dan tidak sejalan dengan semangat konsensus serta simpati publik. Andree Armilis, dari Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI) yang juga alumnus sosiologi UGM, mengingatkan tentang berbagai dampak negatif yang dapat timbul dari kebijakan yang tampak sepele ini.

"Pelarangan buka puasa bersama yang telah menjadi tradisi kaum Muslimin di Indonesia, kendati hanya berlaku untuk ASN, malah kontraproduktif; bertentangan dengan semangat konsensus dan simpati tersebut, tambah lagi memperkuat stigma Islamophobia yang sudah terlanjur ada pada pemerintahan Jokowi," ujar Andree Armilis.

Masyarakat menilai kebijakan ini sebagai cacat logika dan keadilan ketika disandarkan pada alasan kewaspadaan terhadap Covid-19. Beberapa acara yang lebih besar, seperti konser Dewa 19 dan Sheila on 7, serta pernikahan putra Presiden Jokowi, tidak diberlakukan pelarangan serupa. Hal ini membuat publik semakin tidak percaya pada pemerintah.

Andree Armilis mengingatkan pemerintah agar tidak terkesan selalu "cari masalah" dengan umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia. "Delegitimasi pemerintah, dendam politik, public distrust, bahkan public disobedience, banyak sekali hal jelek yang bisa timbul karena kebijakan yang terlihat sepele," tegasnya.

Diharapkan pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan agar dapat mengakhiri masa pemerintahannya dengan husnul khatimah dan mengurangi perpecahan di masyarakat. ***