PEKANBARU – Kondisi di ujung Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitar kawasan Parit Belanda, Kota Pekanbaru, semakin hari semakin semrawut. Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) tampak bebas menguasai badan jalan, mendirikan lapak semi permanen dari kayu dan terpal, serta berdagang langsung dari atas kendaraan. Aktivitas ini tak hanya mengganggu arus lalu lintas, tapi juga memperburuk kebersihan kota dengan tumpukan sampah yang berserakan.

Alih-alih ditertibkan, jumlah pedagang justru bertambah setiap hari. Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai gagal mengelola ruang publik dan membiarkan kawasan strategis tersebut berubah menjadi pasar liar yang tidak terkendali.

Pengamat Tata Kota, Dr. Muhammad Ikhsan, menyayangkan lemahnya peran pemerintah dalam merespons kondisi tersebut. Menurutnya, keberadaan PKL sebenarnya mencerminkan dua sisi yang bertolak belakang.

“Di satu sisi, ini adalah gejala positif karena masyarakat berkesempatan untuk berusaha dan menambah penghasilannya. Apalagi bisa berjualan di lokasi strategis seperti tepi jalan besar. Tapi di sisi lain, ini jadi masalah jika tidak ada pengaturan. Akan mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan,” ujarnya kepada Goriau saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (30/6/2025).

Ikhsan menegaskan bahwa penataan PKL tidak bisa hanya bersandar pada imbauan atau penertiban sporadis semata. Diperlukan kebijakan menyeluruh dan konsisten agar kawasan publik tidak dikuasai sepihak oleh aktivitas ekonomi informal yang tak terkendali.

“PKL harusnya difasilitasi dengan baik, karena pergerakan uang pada tingkat mikro di UMKM berdampak besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tingkat bawah dan mengurangi kesenjangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menawarkan solusi konkret yang bisa diterapkan Pemko Pekanbaru tanpa harus mengorbankan hak berusaha para pedagang.

“Harus ada zonasi yang jelas. Mana yang boleh untuk berjualan, mana yang tidak. Harus jelas batasnya, seperti apa pola parkirnya, siapa pengelola sampahnya, bagaimana penarikan retribusinya, siapa yang mengawasi, dan apa sanksinya. Tidak bisa cuma dengan gusur-menggusur atau sekadar pencitraan,” tegas Ikhsan.

Menurutnya, jika Pemko serius ingin mewujudkan kota yang tertib dan PKL yang sejahtera, maka kebijakan harus dijalankan dengan pendekatan pembinaan, bukan sekadar penindakan. Ia juga menyoroti bahwa persoalan persampahan yang masih belum stabil di Pekanbaru akan makin rumit jika keberadaan PKL terus dibiarkan tanpa penanganan serius.

“PKL juga harus mau diatur, tidak bisa seenaknya. Tapi pejabatnya juga harus serius bekerja, bukan hanya pencitraan. Kota ini butuh sistem, bukan sekadar reaksi,” pungkasnya.

Pantauan Goriau pada Minggu (29/6/2025) menunjukkan bahwa situasi di sekitar Parit Belanda kian mengkhawatirkan. Kendaraan parkir sembarangan memakan separuh badan jalan, menyebabkan kemacetan parah, terutama saat jam sibuk. Ruang publik yang seharusnya steril dan tertata kini berubah menjadi wajah kumuh kota yang diabaikan. ***