PEKANBARU – Senator Riau, Arif Eka Saputra, yang baru saja dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI menyatakan kesiapannya mengawal aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Riau. Namun ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kekuatan fiskal daerah sebagai dasar dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Setiap usulan pemekaran daerah demi kesejahteraan masyarakat tentu sangat kita dukung. Tapi harus diiringi kajian mendalam, terutama dari aspek kekuatan fiskal daerah," ujarnya, Kamis (24/7/2025).

Ia menjelaskan, kekuatan fiskal yang dimaksud meliputi kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemampuan mengelola belanja daerah, hingga dukungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

"Kalau daerah tidak siap secara fiskal, maka pemekaran justru bisa menjadi beban baru. DPD RI tentu ingin pemekaran benar-benar berdampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan," tambahnya.

Aspirasi pembentukan lima DOB di Riau mencakup pembentukan empat kabupaten dan satu kota baru, yakni Kabupaten Indragiri Selatan, Kota Duri, Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam, Kabupaten Indragiri Utara, dan Kabupaten Rokan Darussalam.

Sebelumnya, Senator asal Riau lainnya, KH Muhammad Mursyid menyebutkan usulan DOB sangat layak diperjuangkan, mencontoh pemekaran Papua yang menghasilkan enam provinsi baru. Namun menurutnya, kelengkapan dokumen resmi menjadi kunci.

"Harus ada surat dukungan dari DPRD, kepala daerah, serta proposal resmi. Kami belum menerima salinan dokumen itu secara lengkap hingga saat ini," jelasnya.

Ia menyatakan DPD RI telah mencabut moratorium pemekaran dan siap menjemput bola dari daerah, selama persyaratan administratif dan politik dipenuhi.

Usulan lima DOB ini sebelumnya diajukan semasa Gubernur Riau, Syamsuar. Ia membenarkan bahwa dokumen usulan pernah dikirimkan ke pusat, didukung banyak tokoh masyarakat.

"Kami harap sekarang bisa segera ditindaklanjuti. Ini demi pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan," kata Syamsuar kala itu.

Jika disetujui, lima wilayah baru akan memperluas peta administratif Provinsi Riau. ***