JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan berdasarkan laporan yang diserahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat (23/6/2023), dugaan pidana yang dilakukan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sangat jelas.

"Pertama terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Menkopolhukam," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu (24/6/2023), seperti dikutip dari Liputan6.com.

Namun, Mahfud belum mau merinci bentuk tindak pidana yang ditemukan dalam laporan Ridwan Kamil. Ia hanya menyebut, tindak pidananya itu ditujukan kepada per orangan.

Mahfud menegaskan, penanganan tindak pidana itu akan diserahkan kepada Polri yang sesuai tupoksinya.

"Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, dugaan pelanggaran pidananya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya, sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan," ujar Mahfud.

Selain itu, kata Mahfud, juga akan diberikan sanksi administratif kepada Pondok Pesantren Al Zaytun maupun kepada pihak Yayasan Pendidikan Islam (YPI) yang menaungi Ponpes Alzaytun.

YPI merupakan lembaga pendidikan yang menaungi Ponpes Alzaytun, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai dengan perguruan tinggi.

Meskipun nantinya akan dikenakan sanksi administratif, Mahfud memastikan, hak-hak santri diupayakan tetap terpenuhi.

"Hak para santri dan murid yang belajar di sana, seumpama dilakukan tindakan-tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang memiliki hak konstitusional, untuk belajar itu tetap berjalan," tutur Mahfud.

"Pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan segera kita lakukan. Pidananya akan segera diproses," sambung Menkopolhukam.***