PEKANBARU - Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hendrik Lawerissa mengungkapkan, diperlukan pembaruan atau revisi Undang-Undang BUMN untuk mencegah kasus Jiwasraya kembali terulang. Hal tersebut disampaikan Hendrik dalam rapat resmi kemarin sebagaimana dikutip di Pekanbaru, Riau, Jumat (3/12/2021).

Dalam rapat tersebut, Hendrik menjelaskan, sebenarnya ada banyak perusahaan BUMN yang gagal diselamatkan hanya karena kebijakan Kementerian Keuangan harus dikaitkan dengan siklus APBN, "Ini riskan untuk menyelamatkan BUMN," ujarnya.

"Kita belajar dari kasus Jiwasraya. Kalau kementerian bsa bereaksi lebih cepat kan negara tidak harus rugi begitu besar. Nah, kita rugi besar karena memang kebijakan itu dikaitkan dengan siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," sambung Hendrik dalam rapat yang dipantau virtual oleh GoRiau.com dan dikutip, Jumat.

Kata Hendrik, Komisi VI merenungi hal tersebut, sehingga menganggap perlu memasukkan norma-norma baru yang relevan dengan situasi terkini dalam RUU BUMN. "Kita harus memperkenalkan norma yang membuat hal-hal seperti ini kalau bisa jangan sampai terjadi," kata dia.***