
JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus tes TWK ke Bareskrim Polri. Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menilai tawaran Kapolri itu merupakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
''Ide yang ditawarkan oleh Kapolri, jika dipahami secara mendalam, dapat diartikan sebagai sikap Presiden. Artinya, jika kita pahami penjelasan Kapolri, itu sikap Presiden. Hanya disampaikan oleh Kapolri,'' kata Choirul Anam, Rabu (29/9/2021), seperti dikutip dari detikcom.
Namun, kata Anam, pihaknya masih belum memahami kaitan tawaran Kapolri dengan rekomendasi dan temuan Komnas HAM. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan terkait tawaran ini.
''Oleh karenanya, kita berharap mendapatkan penjelasan langsung yang lebih komprehensif. Penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan penjelasan dari Presiden secara langsung. Apakah ini merupakan bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas,'' ucapnya.
''Jika ini bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas, apakah pelaksanaan sebagian atau seluruhnya? Penting kami ingatkan, memang salah satunya pemulihan menjadi ASN berdasarkan perintah UU terkait alih status. Artinya, sistem umum bagi ASN yang melamar tidak boleh diterapkan,'' lanjutnya.
Anam mengingatkan, temuan Komnas HAM menyatakan penyelenggaraan TWK ilegal dan melanggar HAM para pegawai. Karena itu, dia menekankan agar Jokowi memberikan kebijakan sesuai konteks temuan itu.
''Selain itu, temuan faktual Komnas menyatakan pelaksanaan TWK melanggar HAM, salah satunya lahir karena proses melanggar hukum, terselubung, dan ada yang ilegal. Kondisi ini harus tetap dijadikan konteks dalam dasar kebijakan Presiden,'' tuturnya.
Selain itu, Anam menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan kebijakan terhadap pegawai KPK tidak boleh merugikan.
''Dari beberapa hal di atas, rekomendasi kami tetap kami jadikan rujukan utama. Dan kami berharap mendapat penjelasan langsung Presiden terkait substansi penjelasan Kapolri,'' sebutnya.
Dasar Aturan
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan, 56 pegawai KPK tersebut tak lantas menjadi penyidik di Bareskrim, melainkan ASN.
''Bukan penyidik, tapi ASN,'' ucap Mahfud dalam akun Twitter resminya, seperti dilihat, Rabu (29/9/2021).
Mahfud mengungkapkan dasar Jokowi menyetujui rencana Kapolri tersebut. Dasar kesetujuan Jokowi, kata Mahfud, adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aturan tersebut, Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN.
''Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, 'Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS'. Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014,'' ujarnya.
Mahfud pun mengatakan, tawaran Kapolri bisa mengakhiri kontroversi TWK KPK, karena itu ia mengajak seluruh pihak untuk menerima langkah tersebut.
''Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," kata Mahfud.
Mantan Ketua MK itu kemudian menerangkan soal persamaan ASN di KPK dan Polri. Mahfud menegaskan 56 pegawai yang gagal TWK itu tak serta-merta jadi penyidik.
''Mereka tidak di KPK, karena secara formal formasinya tidak tersedia bagi mereka di KPK. Di Polri pun mereka tidak otomatis jadi penyidik. Tapi mereka sebagian besar akan didayagunakan di bidang pemberantasan korupsi. Apa posisinya? Tunggu, biar Kapolri mengaturnya,'' ujar Mahfud.
Jokowi Setuju
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah menyurati Jokowi terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Dalam surat itu, Sigit meminta izin agar diperbolehkan merekrut 56 eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
''Hari Jumat yang lalu, saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor (tindak pidana korupsi). Di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan ada upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemulihan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain,'' ujar Sigit kepada wartawan di Papua, Selasa (28/9).
Sigit mengatakan telah mendapatkan respons balik dari Jokowi lewat surat dari Setneg. Intinya, dia mendapatkan lampu hijau untuk menindaklanjuti rencananya.
''Oleh karena itu, kami berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus dites, tidak dilantik jadi ASN KPK, untuk bisa kami tarik, kemudian kami rekrut menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin, tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri,'' tutur Sigit.
Sigit lalu menjelaskan alasannya hendak merekrut 56 eks pegawai KPK. ''Kenapa demikian? Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak kemudian pengalaman di dalam penanganan Tipikor yang tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang kami kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri,'' tutur mantan Kabareskrim Polri ini.***