PEKANBARU, GORIAU.COM - Komisi B DPRD Riau, Selasa (11/6/2013) melakukan hearing dengan mitra kerja, Dinas Kehutanan (Dishut) Riau. Pada hearing yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Riau Rusli Ahmad ini, Kepala Dishut Riau mengatakan, kayu bulat diangkut truk-truk ke Riau saat ini berasal dari Jambi dan Sumbar.

''Benar, saat memang banyak kayu alam yang kita lihat diangkut sejumlah truk-truk ke Provinsi Riau. Tapi sebenarnya itu bukan kayu alam dari Provinsi Riau seperti yang selama ini diributkan. Kayu-kayu diangkut truk tersebut asalnya adalah dari Provinsi Sumbar dan Jambi. Tidak dari Provinsi Riau,'' kata Kadis Kehutanan Riau Zukifli Yusuf menjawab pertanyaan anggota DPRD Riau.

Kayu alam dari Sumatera Barat berasal dari Sijunjung dan sebagian dari Provinsi Jambi. Makanya, pengangkutan kayu bulat itu dilakukan pada malam hari. Dikesempatan itu Zulkifli mengatakan, kayu-kayu dari provinsi tetangga itu digunakan untuk kebutuhan industri pabrik di Riau.

''Memang kita tidak bisa pungkiri. Industri sawmil serta pabrik triplek (plywood) di Provinsi Riau ini, membutuhan bahan baku kayu. Tapi, kayu-kayu itu dipasokan dari provinsi tetangga. Riau tidak lagi terbitkan izin sejak 2007,'' sebutnya.

Dikesempatan itu Zulkifli mengatakan, setakat ini aksi pembalakan liar dikenal istilah illegal logging (illog) sudah berkurang sesuai dengan hasil monitoring izin kehutanan. Serta didukung ada komitmen dari perusahaan PT IKPP yang telah menandatangani komitmenya tidak menerima kayu hutan alam.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Riau, Hikmani mengatakan, kendatipun kayu tersebut diangkut dari provinsi tetangga. Ini bukan berarti Dishut Riau tidak melakukan kontrol atau meningkatkan pengawasan di bidang kehutanan. Sebab, tidak berkemungkinan masih ada terjadinya penebangan hutan alam di Riau.

''Tapi sebenarnya, itu juga tidak dibenarkan kalau kayu-kayu yang diangkut ini dipasok dari provinsi tetangga. Terlebih lagi, kayu-kayu yang dipasok berasal dari hutan alam. Inikan jelas tidak dibenarkan, sesuai dengan aturan berlaku. Sebab, ketentuanya itu perusahaan harus punya HTI sendiri,'' kata Hikmani.

Politisi PAN ini menambahkan, pengawasan dan perlindungan terhadap kerusakan hutan di Provinsi Riau ini sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), tentunya menjadi tanggungjawab dari Dishut sebagai instansi terkait. Jika pengawasanya lemah, kata mantan anggota DPRD Riau 2004-2009 ini, maka bisa menyebabkan kehancuran. (rdi)