
TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, melalui kuasa hukumnya, Yunihar, menanggapi sanksi denda administratif sebesar Rp48 miliar yang dijatuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut Yunihar, tuduhan terhadap kliennya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan terkesan dipaksakan. "Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak berdasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP tidak memiliki relevansi," ujarnya di Tangerang, Sabtu.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi penetapan sebagai tersangka dari KKP terkait pembangunan pagar laut tersebut. "Kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya, sehingga kami belum bisa banyak menanggapi," katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap menghormati kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kami menghargai tugas dan kewenangan KKP, namun hingga hari ini klien kami belum menerima pemberitahuan resmi. Informasi ini kami ketahui hanya dari pemberitaan. Jika surat resmi telah kami terima, kami akan mendiskusikannya dengan klien kami, mengingat saat ini ia masih berada dalam tahanan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kades Kohod dan stafnya diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar akibat pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Menurut Trenggono, Kades Kohod dan stafnya telah menyatakan kesanggupan membayar dalam pernyataan yang dibuat. "Itu maksimum 30 hari dia (Kades Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," ungkapnya di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan saat anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti persoalan pagar laut dalam sesi pendalaman pada rapat kerja bersama KKP.
Trenggono juga menambahkan bahwa dalam pemeriksaan kasus ini, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. "Itu ranahnya bukan di KKP," pungkasnya. (ant)