PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melaksanakan rapat persiapan terkait klarifikasi atas hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

Penilaian akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam waktu dekat ini.

Menurut Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau, Taufik Oesman Hamid, rapat tersebut diadakan guna menyamakan persepsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya akan masuk dalam penilaian oleh BKN.

“Kita ingin menyamakan persepsi. Makanya kita kumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang akan dinilai oleh BKN nanti,” terangnya, Rabu (16/10/2024).

Dijelaskannya, setidaknya ada delapan aspek penerapan sistem merit yang akan dinilai oleh BKN. Yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, perlindungan dan pelayanan, sistem informasi, serta penggajian, penghargaan dan disiplin.

Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian diharapkan mampu memberikan kompensasi yang adil dan layak bagi para ASN.

Untuk. menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas, idealnya setiap ASN ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Selain itu hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Serta melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit,” terangnya.

Sementara itu,Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Makmun Murod mengungkapkan, pada tahun 2023 lalu, Pemprov Riau telah berhasil mendapatkan predikat baik dalam menjalankan sistem merit, atau dengan nilai 318.

Sementara untuk penilaian pada tahun 2024 ini, pihaknya menargetkan Pemprov Riau dapat mencapai indeks merit dengan predikat sangat baik (di atas skor 325).

“Kita sudah melakukan klarifikasi, mudah-mudahan dapat terjadi peningkatan pencapaian target dari tahun sebelumnya,” ujar Murod. ***