JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyoroti beberapa persoalan yang masih menjadi kendala sebelum keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) pada tahun 2022 ini.

Komisi VIII DPR RI sendiri sudah melakukan kunjungan ke Sumatera Utara untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, apalagi sudah dua tahun belakangan keberangkatan haji ditiadakan karena pandemi.

GoRiau
Persoalan yang paling banyak ditemui, ujar Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, adalah mereka yang terkena aturan pembatasan usia 65 tahun. Karena pembatasan ini tidak hanya berdampak kepada CJH, tapi juga JCH yang lain.

"Kasusnya begini, ada suami istri, suaminya sudah diatas 65 tahun, tapi istrinya dibawah 65 tahun. Karena suaminya tak berangkat, istrinya tak bisa dan tak mau berangkat," kata Achmad, Selasa (24/5/2022).

Achmad memahami, pembatasan usia ini merupakan kebijakan dari pihak Arab Saudi. Tapi pihaknya akan berupaya agar aturan ini bisa dilonggarkan lagi, termasuk juga mendorong Kementerian untuk menjalin komunikasi dengan Arab Saudi.

"Mereka yang terkena aturan 65 tahun ini, mudah-mudahan kita bisa perjuangkan. Aturan itu kan dibuat karena Covid-19 belum tuntas, jadi dianggap beresiko. Mudah-mudahan tahun depan tak ada lagi pembatasan," tambah Politisi Demokrat ini.

Sebab, peraturan ini cukup merepotkan administrasi, karena untuk penggantian CJH membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan harus melewati banyak tahapan.

Selanjutnya, ada pula persoalan menyangkut petugas pendamping haji, dimana satu orang petugas memiliki tanggungjawab atas 135 orang CJH. Sementara, ada beberapa biro travel yang hanya memiliki 10-15 orang CJH saja.

"Itu kan repot juga, harus ada kebijakan dari kementerian untuk persoalan ini," tuturnya.

Terakhir, Achmad juga berharap agar kementerian membatasi talangan haji dari perbankan. Sebab, jika kran talangan haji tetap dibuka, maka daftar tunggu CJH akan semakin panjang.

Sebagai informasi, talangan haji ini merupakan program dari bank yang memberi pinjaman untuk pembayaran haji. Dimana, nasabah harus membayar angsuran sampai belasan hingga puluhan tahun.

"Sudahlah jangan dibuka lagi, harus dikontrol itu. Di Riau itu 'waiting list' bisa sampai 30an tahun," tuturnya.

Komisi VIII sendiri saat ini tengah mengupayakan kunjungan ke Pekanbaru untuk menghimpun persoalan-persoalan menyangkut haji, pada Jumat (27/5/2022) mendatang.

Indonesia dipastikan akan memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi pada tahun ini. Ini bakal menjadi tahun pertama pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia setelah 2 tahun sebelumnya ditunda akibat pandemi virus corona.

Di tahun ini, Indonesia akan memberangkatkan jemaah haji dengan kuota 100.051 orang. Angka itu terdiri dari 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

Rincian ini telah diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 yang ditandatangani Menag Yaqut pada 22 April 2022.

Merujuk Keputusan Menteri Agama, kuota haji reguler terdiri atas 92.246 kuota jemaah haji, 114 kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan 465 kuota petugas haji daerah.

Sementara, untuk kuota haji khusus, terdiri atas 6.664 kuota jemaah haji khusus dan 562 kuota petugas haji khusus.

Baik reguler maupun khusus, kuota haji tahun ini diperuntukkan bagi jemaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dan berusia paling tinggi 65 tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi.

“Jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M yang tidak masuk alokasi kuota dan/atau menunda keberangkatan pada tahun 1443 H/2022 M diprioritaskan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M sepanjang kuota haji tersedia,” kata Yaqut dalam keterangan tertulis dilansir dari laman resmi Kementerian Agama. ***