PEKANBARU – Pendidikan, sebagai pilar utama dalam membangun peradaban masyarakat, masih menjadi tantangan besar di Riau. Meskipun pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, kesetaraan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat masih jauh dari kenyataan. Enam tahun di Sekolah Dasar (SD), tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tiga tahun di Sekolah Menengah Atas (SMA) seharusnya menjadi jalan mulus menuju masa depan cerah. Namun, di lapangan, berbagai kendala masih menghambat realisasi impian tersebut.

Biaya atribut sekolah yang tinggi, keterbatasan fasilitas, dan berbagai kegiatan yang membebani ekonomi keluarga menjadi tantangan utama. Akses pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap anak pun tersendat, berdampak pada harapan masyarakat akan perubahan yang lebih baik.

Di tengah tantangan itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur, Sofyan Franyata Hariyanto, memulai babak baru kepemimpinan mereka dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Dalam pidato perdananya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Senin (3/3/2025), Abdul Wahid menegaskan tujuh misi utama pemerintahannya selama lima tahun ke depan, dengan pendidikan menempati posisi terdepan.

"Kita harus menekan angka kemiskinan, menurunkan angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan," ujar Wahid dalam pidatonya.

Sebagai langkah awal, Wahid meluncurkan kebijakan larangan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua. Selain itu, ia mengumumkan program pemberian seragam gratis dan Lembar Kerja Siswa (LKS) tanpa biaya bagi seluruh siswa SMA di Riau.

Apakah Cukup dengan Seragam dan LKS Gratis?

Kebijakan ini disambut baik sebagai upaya meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, akademisi dan pengamat pendidikan, Afrianto Daud, menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Ia menyoroti infrastruktur sekolah yang belum memadai, ruang kelas yang tidak layak, laboratorium minim fasilitas, serta akses internet yang terbatas.

"Di era digital, fasilitas ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar," ujarnya.

Afrianto menekankan perlunya kebijakan pendidikan yang lebih menyeluruh, termasuk peningkatan kompetensi guru dan perbaikan infrastruktur sekolah. "Seragam dan LKS gratis mungkin membantu, tetapi itu belum cukup," tambahnya.

Selain itu, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian. Abdul Wahid mengakui pentingnya peran guru dalam mencerdaskan generasi muda. "Kesejahteraan guru adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan pendidikan yang berkualitas," ujarnya usai pidato perdana.

LKS dan Seragam Gratis di Tengah Efisiensi Anggaran

Program LKS dan seragam gratis yang dicanangkan pemerintah Riau direncanakan terealisasi tahun ini. "Kami targetkan tahun ini bisa berjalan. Anggarannya akan disusun dalam APBD," kata Wahid, Kamis (6/3/2025).

Namun, pengamat ekonomi Gatot Wijayanto mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar program ini tetap efisien dan efektif. "Perlu analisis mendalam mengenai implementasi agar sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran," ujarnya.

Edyanus Herman Halim, pengamat ekonomi lainnya, menambahkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati. "Pemangkasan bisa dilakukan pada sektor yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan belanja non-esensial," katanya.

Di tengah sorotan dan harapan masyarakat, kebijakan ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam membangun pendidikan yang lebih baik. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah selanjutnya, apakah janji tersebut akan terealisasi atau hanya menjadi sekadar wacana. ***