RENGAT, GORIAU.COM - Pola tanam dulu, izin belakangan tampaknya masih menjadi fenomena yang sering terjadi di Riau. Kepatuhan terhadap perundang-undangan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Seperti diungkapkan Ketua LSM TPMI (Tim Peduli Masyarakat Indragiri ) Marwan MR, Senin (7/1/2013). Salah satu contoh, jelas Marwan adalah kebun milik PT Swakarsa Sawit Raya di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Riau.

PT. SSR telah melakukan kegiatan penggarapan lahan dan pembangunan kebun sawit seluas 575 hektar yang terletak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat sejak tahun 2010 yang lalu. Dan saat ini kondisi sawit sudah tinggi dan batangnya pun sudah besar.

Sementara saat melakukan penggarapan, PT SSR belum memiliki izin karena Izin lingkungan dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Inhu serta izin lokasi yang dikeluarkkan oleh Bupati baru pada keluar tahun 2012.

''Ini tentunya pelanggaran terhadap Undang Undang RI Nomor: 18 Tahun 2004 dimana didalam Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Artinya, izin diurus sebelum melakukan aktifitas,'' paparnya.

LSM TPMI mempertanyakan kepatuhan dan ketaatan Dinas Perkebunan Kabupaten Inhu, terhadap hukum yang berlaku. ''Kalau begini terus, akan terus terjadi perambahan dan penggarapan tanpa prosedur. Karena perusahaan menggarap sebelum izin dikantongi. Harus ada denda yang sangat besar sebelum izin diberikan kepada usaha perkebunan yang sudah berjalan tapi tak dilengkapi izin, jika tak mau bayar maka kebun itu harus difusokan,'' ujarnya. (aun)