
PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk bersama-sama menyampaikan keluhan masyarakat Kota Pekanbaru terkait proyek Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
Disampaikan Hardianto, dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan ini, salah satunya banjir yang melanda daerah seputaran lokasi proyek IPAL, begitu juga dengan kondisi jalan.
"Ini memang program kementerian, tapi Pemko berwenang atas dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat Pekanbaru. Kita tidak bicara teknis pembangunannya tapi kita bicara bagaimana dampak lingkungan ini harus segera diselesaikan," kata Politisi Gerindra ini, Minggu (31/10/2021).
Hardianto mempertanyakan kajian teknis dan kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut. Sebab, proyek ini juga menimbulkan kerugian masyarakat di bidang ekonomi.
"Masyarakat yang biasa berjualan disana sekarang tak bisa lagi, ada yang memang tidak bisa berjualan, ada pula yang karena tidak pembeli," tuturnya.
Diakui Hardianto, Provinsi Riau memang butuh pembangunan, tapi kalau pembangunannya lama dan menimbulkan dampak lingkungan begini, sebagai perwakilan masyarakat Riau wajib bagi DPRD Riau secara kelembagaan mengkritisi ini.
Kalaupun nantinya ada ganti rugi, menurut Hardianto itu tidak akan mampu membayar ketidaknyamanan masyarakat selama ini. Karena kenyamanan tidak bisa ukur dari materi.
"Tak adil rasanya, apakah pemerintah pusat memikirkan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar? Masyarakat harusnya menikmati pembangunan bukan menderita karena pembangunan," ujar Hardianto.
Masyarakat, lanjut Hardianto, awalnya mentolerir dampak ini karena mereka paham resiko pembangunan, tapi jika proyek ini tak kunjung, maka disanalah timbul masalah.
"Saya lihat disana, semua lokasi di sekitar proyek sudah tak ada jalan yang bagus. Saya yakin, semua pembangunan itu ditujukan untuk masyarakat, tapi dampak ke masyarakat juga harus dipikirkan," tutupnya. ***