PEKANBARU, GORIAU.COM - Pada tahun 2011, Dewan Pers melakukan survei literasi wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan metode kuantitatif.

Dari jumlah tersebut, terdiri dari Wartawan surat kabar harian sebanyak 27 persen, media mingguan 13 persen, media bulanan 4 persen, televisi 25 persen, radio 26 persen dan online 5 persen.

Menariknya, dari hasil survei tersebut diperoleh 10 persen wartawan belum pernah sama sekali membaca kode etik jurnalistik. Sementara, 48 persen diketahui membaca kode etik, namun hanya sebagian. Walau demikian, 42 persen lainnya membaca kode etik jurnalistik secara keseluruhan.

"Inilah kondisi wartawan di Indonesia, kodek etik saja tidak tahu," ungkap Nezar Patria, Anggota Dewan Pers di Pustaka Wilayah, Sabtu (12/10/2013).

Akibatnya, menurut Nezar sangat banyak pengaduan ke Dewan Pers. Bayangkan saja, di tahun 2012 saja total pengaduan mencapai 476 kasus. Jenis pengaduan yang menempati posisi utama yakni pengajuan hak jawab dengan frekuensi 215 kasus.

Posisi kedua, ditempati oleh pengaduan tentang berita secara umum dengan frekuensi sebanyak 111 kasus. Tidak hanya itu, jenis pengaduan yang lain adalah permintaan pendapat sesuai UU Pers/Kode Etik Jurnalistik sebanyak 20 kasus.

Masih dari keterangan Nezar, pihak yang diadukan ke Dewan Pers pada tahun 2012 lebih banyak wartawan media cetak. Angkanya mencapai 328 kali atau 65,60 persen. Untuk wartawan media online sebanyak 90 kali atau 18 persen. Sementara, wartawan media elektronik hanya 36 kali atau sekitar 7,2 persen.

"Pelanggaran kode etik pada tahun 2012 didominasi pada berita yang tidak berimbang," beber Nezar.

Selain itu, wartawan tidak melakukan konfirmasi dan mencampur adukkan fakta dan opini, dan tidak akurat. "Pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang selalu dilakukan wartawan, dan kebanyakan media online," katanya.

Ia berpendapat, ada beberapa isu penting yang bisa disimak oleh media online. Misalnya, kecepatan dan akurasi, persoalan trafik yang didorong oleh berita sensasional, instan dan tidak mendalam, pemahaman kode etik yang masih lemah, dan juga masalah etika news aggregator.(san)