PEKANBARU, GORIAU.COM - 'Bagaikan jamur di musim hujan'. Itulah pepatah yang pas untuk perkembangan media massa saat ini. Khususnya media online. Bagaimana tidak, hanya bermodalkan sebuah Laptop dan modem, setiap orang mampu membuat media sendiri. Layaknya sebuah UKM yang bisa dimenej di mana saja.

Kondisi seperti ini merisaukan banyak kalangan. Mulai dari yang benar-benar menjalankan profesi kewartawanannya hingga akademisi. Pasalnya, dengan berjamurnya media massa terkadang tidak mampu menjalankan kode etik jurnalistik dan menaati UU Pers.

Sehingga, berita-berita yang disajikan, diragukan kebenarannya. Untuk itu, Dewan Pers telah merilis kriteria sebuah media yang diakui berdasarkan UU Pers.

"Kita punya standar sendiri untuk menentukan mana portal yang dikatakan Pers dan mana yang tidak," ungkap Anggota Dewan Pers, Nezar Patria dalam seminar yang ditaja AJI Pekanbaru di Pustaka Soeman Hs, Sabtu (12/10/2013).

Adapun kriteria yang dimaksud Nezar, pertama, media tersebut memiliki badan hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. "Harus ada akte notarisnya, itu yang penting," jelasnya.

Kedua, media tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk PT. Bukan CV. Karena, menurutnya CV bukanlah badan hukum sebagaimana dimaksud oleh UU Pers dan UU Perseroan Terbatas, "CV terkadang tidak jelas kedudukannya," ucap Nezar.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, CV memang diperbolehkan. Kalau sekarang, itu sudah tidak dibenarkan lagi," tegas Nezar.

Ketiga, pengusaha media harus memiliki modal minimal Rp 50 juta. Modal tersebut harus dicantumkan dalam akte notaris perusahaan. "Ini sudah ketentuan dalam mendirikan perusahaan, mengapa hanya segitu? Kalau lebih tinggi lagi, maka tak akan ada yang dirikan Pers," terangnya.

Keempat, hal yang harus dipenuhi media adalah menggaji wartawan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Nezar itu juga menjadi standar apakah media tersebut memperlakukan wartawan sesuai dengan profesinya. "Wartawan itu, pekerjaan intelektual," katanya.

Kelima, dalam sebuah media harus jelas siapa penanggung jawabnya. Sehingga, kalau seandainya terjadi sebuah pertikaian, akan mudah menyelesaikannya.

Keenam, wartawan yang bekerja sesuai dengan standar kompetensi wartawan. Memiliki kecakapan dibidang jurnalistik. "Kompetensi tersebut diatur dalam UU Pers dan kode etik jurnalistik," tutup Nezar.(san)