JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018.

Namun demikian, DPP PAN belum menyebut nama siapa yang akan mendapat SK tersebut. Menurut Wasekjen DPP PAN Irvan Herman, penyerahan SK akan diberikan usai Sekjen PAN pulang dari umrah.

"Insya allah PAN akan serahkan pada saat mendekati pendaftaran. Karena sekjen baru pulang umrah tanggal 5 Januari 2018 dan baru aktif tanggal 7 Januari 2018," ujar Irvan kepada GoNews.co, Selasa (2/1/2018).

Lanjut dia, sesuai keputusan rapat DPP PAN dan DPW PAN Riau, maka partaianya dalam memberikan atau mengeluarkan SK, akan memprioritaskan kader sendiri, atau calon yang bersedia menjadi kader PAN di Pilgub Riau.

"Sesuai hasil keputusan rapat dan instruksi pimpinan DPP PAN, kita tentunya akan prioritaskan kader atau calon yang bersedia menjadi kader. Dan yang terpenting memiliki visi yang sama dengan Parati PAN," tandasnya.

Karena kata dia, syarat itulah yang merupakan dasar dalam membesarkan partai. "Jadi syarat dalam mengambil SK di DPP PAN, akan di serahkan langsung oleh Ketum kepada calon. Jika kader sendiri maka akan langsung diserahkan, tapi jika baru akan menjadi kader atau bersedia di kaderkan, maka akan langsung dipasangkan jas kebesaran PAN dan langsung kita publikasikan," tukasnya.

Setelah itulah lanjutnya, SK baru akan diberikan. Namun jika calon tidak bersedia memakai jas dan di kaderkan, maka SK tidak akan diserahkan kepada calon tersebut.

"Selain jas kebesaran partai, calon yang baru menjadi kader akan kita serahkan KTA, nah itulah sayarat utamanya," bebernya.

"Dan satu lagi, kalau hanya mendapat KTA saja tanpa dipasangkan jas Partai PAN, bisa saja nanti yang bersangkutan menyangkal atau merasa tidak pernah menyuruh buat KTA, tapi kalau sudah dipasangkan jas, maka akan jelas indentitas calon sudah menjadi kader," ujarnya.

Dalam kaitan SK ini kata Irvan, DPP PAN tentunya akan mencari figur yang terbaik dan memiliki penilaian secara matang terhadap sepak terjang calon dan luasnya basis massa atau dukungan, serta referensi dari hasil survei.

"Intinya jangan sampai ada dusta. Jangan sampai saat hendak mendapatkan perahu si calon memuji muji PAN dan mengaku bersedia jadi kader, namun setelah dapat, calon tersebut kembali ke partai asal atau cuek saja terhadap PAN, ini yang gak kita inginkan," tegasnya.

Karena itu, DPP PAN saat ini melakukan analisa yang super hati-hati, termasuk mendengar pendapat, masukan dari para kader di daerah. "Saya berharap kepada semua kader di DPW maupun DPD untuk bersabar menunggu SK. Jangan sampai terprovokasi oknum-oknum yang punya kepentingan pribadi," tegasnya.

"Jika tak puas, silahkan mengkonfirmasi ke Panwil yakni saudaraku Jon erizal, Zainal Abidin maupun saya sendiri," paparnya.

Karena kata dia, Panwillah yang selalu bertugas dan memberikan informasi dan sudah mendapat instruksi serta persetujuan langsung dari pimpinan partai.

"Khusus Riau, kenapa SK harus prioritas kader atau yang siap di kaderkan, karena jumlah kursi kita lebih dari 50 persen yang dibutuhkan dari syarat KPU. Ada beberapa daerah lain yangg tidak, karena jumlah kursi kita sedikit. Maka formulasinya pun beda. Sekali lagi khusus untuk Riau, sesuai hasil rapat dengan pimpinan, akan memprioritaskan kader atau yang siap di kaderkan," pungkasnya.***