JAKARTA – Polda Metro Jaya dalam beberapa hari belakangan menangkap sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terlibat sindikat mafia tanah.

Dari hasil penyelidikan, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap modus baru sindikat mafia tanah. Modus tersebut melibatkan banyak pejabat BPN.

Dikutip dari Tempo.co, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Hengki Haryadi mengungkapkan, selama ini modus yang digunakan mafia tanah dilakukan pada saat peralihan sertifikat hak tanah. Namun, modus baru yang digunakan pejabat BPN dilakukan saat proses penerbitan sertifikat hak tanahnya.

''Jadi dari sisi pelaku yang biasanya pada proses peralihan tapi ini pada proses penerbitan. Jadi ini banyak oknum pejabat yang terlibat," kata Hengki, seusai menggeledah Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022).

Lanjut Hengki, dengan modus ini, seharusnya sertifikat hak tanah ini bisa dibuat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tapi malah tidak jadi-jadi sertifikatnya. Sertifikat itu justru diubah data identitas yuridisnya menjadi milik orang lain dan luas lahannya menjadi lebih besar dan merebut tanah yang bukan haknya.

''Jadi pada contoh hari ini kita melakukan penggeledahan ternyata kita temukan sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan sejak tiga tahun lalu, tapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat,'' ucap Hengki.

Beragam Modus Sindikat Mafia Tanah 

Selain modus itu, para mafia tanah di lingkungan instansi pemerintah itu juga menggunakan modus konvensional. Caranya dengan menggunakan data palsu untuk lokasi tanah yang belum ada sertifikatnya.

''Data palsu bekerja sama dengan oknum akhirnya menjadi sertifikat. Ada juga lokasi di sertifikat dibuat data pembanding kemudian diadakan pemalsuan. Yang paling canggih ada ilegal akses. Seharusnya akun yang tidak bisa ditembus bisa ditembus mafia,'' ujar Hengki.

Modus ini pun kata Hengki akhirnya bisa terungkap setelah polisi bekerja sama dengan dengan Satgas Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Dalam pelaksanaannya kepolisian dibantu Kepala Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan.***