
PEKANBARU, GORIAU.COM - Ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, setidaknya itulah yang dialami Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Riau. Setelah gagal mengusung jagoannya di Pemilu Kepala Daerah untuk Gubernur Riau periode 2013-2018, kini giliran atribut kebesaran PPP dilarang muncul oleh KPU meski pada saat kampanye partai Golkar yang mereka dukung.
Sedikit mengulas ke belakang, jagoan PPP Aziz Zainal yang dipasangkan dengan Indra Mukhlis Adnan dengan diusung oleh beberapa partai gurem dan PPP dinyatakan gagal oleh KPU Riau pada saat penetapan Bakal Calon menjadi Calon pada tanggal 29 Juni 2013 lalu. Kejadian ini cukup membuat Aziz Zainal merasa sangat terpukul dan 'galau'.
Paska keputusan KPU Riau itu Aziz Zainal sendiri terlihat 'sangat terpukul. Ini diperkuat dengan pengakuan staff Komisi C DPRD Riau (dimana Komisi C merupakan tempat Aziz Zainal menghabiskan hari-hari sebagai perwakilan dari masyarakat Kabupaten Kampar). Staff Komisi C mengatakan Aziz Zainal meminta waktu untuk menenangkan diri selama seminggu.
"Bapak katanya minta waktu seminggu untuk menenangkan fikiran,'' kata Staff Komisi C DPRD.
Terbukti, beberapa hari paska penetapan itu Aziz Zainal sama sekali tidak terlihat 'ngantor'. Selain itu, pada saat dilaksakan Paripurna kedua tentang SOTK pada malam hari, Aziz Zainal juga tidak terlihat menghadiri paripurna. Entahkan masih 'galau', ataupun sengaja tidak menghadiri paripurna yang untuk membicarakan pemekaran Dinas PU Riau itu, karena PPP sendiri satu dari 3 fraksi di DPRD Riau yang tidak menerima Dinas PU dimekarkan. Yang jelas pada paripurna itu tidak terlihas satupun anggota Fraksi PPP yang menghadiri paripurna SOTK.
Gagalnya maju ke arena pertarungan untuk merebut kursi nomor 1 di Riau ini, membuat enam kursi PPP terbuang percuma. Rupanya elektabilitas Aziz Zainal tidak mampu menarik perhatian calon lain meski Aziz sendiri jauh-jauh hari dipasangkan sebagai orang nomor dua. Buktinya, hingga batas waktu pencalonan tidak ada partai yang sudah mempunyai kursi meminang Aziz Zainal.
Kesedihan PPP Riau ternyata tidak cukup sampai disitu. Baru saja menyatakan dukungan ke pasangan Annas Maamun pada Pilgubri mendatang, KPU Riau mengeluarkan pernyataan tegas yaitu pelarangan atas alat peraga partai PPP. Sebab, PPP Riau tidak terdaftar secara hukum sebagai partai pengusung ataupun pendukung yang resmi.
"Secara legal formal KPU telah membuat surat keputusan terhadap 5 pasang calon gubernur Riau, sekaligus dengan partai-partai pengusungnya. Jadi kalau tidak tercantum dalam SK tersebut, maka partai tersebut secara resmi bukanlah pengusung dari calon," ujar Edy Sabli kepada wartawan, Selasa (16/7/2013).
T Edy Sabli menegaskan, keputusan tersebut memang akan diberlakukan kepada PPP, mau pun partai pengusung lainnya yang memberikan dukungan setelah calon mendaftar ke KPU Riau. Dikatakan pria berkacamata itu, artinya lambang partai tersebut tidak bisa secara resmi menjadi partai pengusung calon nantinya.
Meski tidak ada larangan untuk partai memberikan dukungan kepada calon. Namun namun hanya sebatas dukungan saja. Sedangkan berkenaan dengan baliho, bendera, stiket, dan atribut partai lainnya akan ditegaskan untuk tidak bisa ikut kampanye. Dan kalau PPP tetap bersikeras memasangkan, itu akan bisa dikenakan sanksi.
Sanksi ini juga dipertegaskan oleh Ketua Bawaslu Riau, Edi Syarifuddin. Edi Syarifuddin mengatakan siap memproses semua pelanggaran Kampanye karena itu merupakan tupoksi instansi yang sulit mencairkan dan Rp10 miliar untuk keperluan kampanye beberapa waktu lalu.
Sementara itu, menurut Nazlah Khairati selaku Sekretaris DPW PPP Riau mengatakan, dukungan yang diberikan ke Amman (jargonnya pasangan Annas Maamun dengan Andi Rahman) bukanlah sebagai bentuk lepas tangan atas kegagalan PPP Riau. Selain memang mendukung untuk menang, dewan dapil Bengkalis Dumai ini juga mengatakan bukti PPP masih peduli dengan pesta rakyat ini adalah dengan membuat gugatan ke PTUN Pekanbaru.
Sementara itu, Nazlah juga mempertanyakan, apakah pelarangan atribut PPP dalam kampanye tersebut sudah sesuai aturan atapun perundang-undangan yang berlaku.?, sebab akhir-akhir ini kinerja KPU Riau mendapat sorotan tajam setelah WIN mengalami kemenangan.
"Kita mempertanyakan larangan itu. KPU Riau harus mengirim surat ke kita, berdasarkan undang-undang atau peraturan mana pelarangan itu. Kita jujur saat ini mempertanyakan kinerja KPU Riau, seperti contohnya WIN dulu sempat digugurkan tapi di PTUN menang. Di sini terlihat jelas ketidak pastiannya keputusan di KPU itu, kita tidak mau hal itu terulang,'' ungkap Nazlah ketika ditemui di ruang Komisi B DPRD Riau, Rabu (17/7) siang.
Namun, Nazlah juga menunjukkan kerendahan hatinya. Menurut Nazlah, kalau memang sudah ada aturan yang melarang PPP untuk memasangkan atributnya, itu merupakan konsekuensi sebuah partai yang harus mereka terima.
Di tempat lain, salah seorang Kader PPP yang sudah berpengalaman yaitu Wan Abu Bakar menilai, hancurnya DPW PPP Riau ini akibat dari tidak memiliki suatu kematangan dalam politik dan tidak memiliki strategi yang matang sebagai pimpinan partai politik. Balon Independen ini juga melihat adanya sikap emosional dari petinggi PPP itu sendiri.
''Partai harusnya mendukung orang yang dianggap mendapat dukungan masyarakat,'' kata Wan Abu Bakar ketika ditemui dikediamannya Rabu sore.
Wan Abu Bakar yang mengaku sangat kesal dengan keputusan PPP itu melihat kejadian ini lebih pada pragmatisme PPP itu sendiri. Sebab, menurut anggota DPR RI itu, sejak beberapa periode belakangan PPP memiliki basis cukup kuat di ranah politik Riau. Buktinya selama ini diperhitungkan orang, punya pendirian dan komitmen yang jelas.
''Kalau PPP mengusung saya sejak setahun lalu itu ada beberapa partai yang bisa kita rangkul seperti Gerindra, dan PBB. Mereka mengetahui PPP tidak memberikan perahu ke saya, maka partai-partai itu tidak lagi mau bergabung. Saya sangat kesal dengan semua kejadian ini," ungkap Wan. (nti)