BENGKALIS, GORIAU.COM - Para stakeholder diharapkan dapat menerapkan dasar perhitungan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB) berdasarkan harga pasar, bukan hanya dilihat dari nilai jual objekpajak (NJOP) yang terdapat dalam SPPT PBB.

Setidaknya ada tiga acuan dalam menetapkan BPHTB ini. Pertama,nilai transaksi untuk transaksi jual beli. Kedua, harga transaksi dalam risalah lelang untuk perolehan yang berasal dari lelang. Ketiga, nilai pasar untuk transaksiselain jual beli dan lelang. NJOP hanya digunakan apabila ketiga dasar hitung tersebut tidak diketahui nilainya atau lebih rendah dari nilai NJOP.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis melalui Sekretaris Dispenda, Akmal Lukman, SE ketika membuka pelatihan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2)  bagi perangkat desa/kelurahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Bantan di aula Kantor Camat Bantan, Kamis (10/10).

Ditambahkan Akmal, bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kot diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pejak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan (PBB P2) serta 30 jenis retribusi.

''Terkait dengan pajak BPHTB dan PBB P2 awalnya hak pemungutan sumber pendapatan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, mulai 1 Januari 2011 lalu BPHTB sudah diserahkan kewenangannya kepada Kabupaten/Kota, sedangkan Pajak PBB P2 akan diberlakukan 1 Januari 2014,'' ujar Akmal.

Untuk itu ia berharap kepada peserta untuk dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dengan para narasumber terkait hal-hal yang belum dipahami dan kendala yang dihadapi di desa masing-masing.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan, Buimen melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti 45 peserta. Pelatihan ini berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan 4 orang narasumber, 3 narasumber dari Kantor Pajak Bengkalis dan 1 orang dari Dispenda Riau.

''Tujuannya pelatihan ini untik memberi informasi terkait proses pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah serta peraturan yang mengikat keduanya. Kemudian untuk meningkatkan pemahamanan dan menyamakan persepsi perangkat desa/kelurahan dan PPAT,'' ujarnya.jfk