DURI, GORIAU.COM - Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

"Kita menghimbauan kalau ada orang menginginkan informasi terbuka berikan saja. Karena dalam Undang Undang KIP sudah diatur mana saja informasi yang sifatnya terbuka dan mana informasi terkecuali," ujar Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau Mahyudin Yusdar kepada GoRiau.com, Kamis (13/8/2015) sore.

Menurutnya, tidak semua informasi publik yang terbuka. Dimana informasi publik terkecuali yang berkenaan dengan rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi.

"Rahasia negara itu ada batasannya, namun ketika informasi publik lebih besar kebutuhannya maka harus dibuka menjadi informasi publik," katanya.

Sedangkan rahasia bisnis, harus seizin pemilik perusahaan jika hal itu terkait rahasia bisnis. Contohnya resep makanan sebuah rumah makan (restoran, red). Begitu juga dengan rahasia pribadi, harus seizin dengan orang yang bersangkutan.

"Bagaimana pun juga semuanya sudah diatur dalam Undang Undang. Jadi badan publik tidak perlu ragu," ujarnya.

Dalam pengandaan dokumen informasi publik, badan publik tidak dikenakan biaya. Dimana pembiayaan penggandaan informasi publik dibebankan kepada pemohon.

"Jika badan publik menetapkan biaya penggandaan boleh saja, tapi harus sesuai dengan standar harga pasar. Kalau ketinggian bisa jadi sengketa informasi publik," tegasnya.

Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Riau mencatat ada 15 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang tersangkut sengketa informasi publik, berikut nama-namanya :
1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Dinas Sosial
3. Dinas Pendapatan Daerah
4. Dinas Pertambangan dan Energi
5. Dinas Pertanian dan Peternakan
6. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman
10. Badan Pengelola Perbatasan
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
12. RSUD Bengkalis
13. KONI Kabupaten Bengkalis
14. Pemerintah Kecamatan Mandau

Sedangkan untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis sudah ada putusan, dengan memberikan dokumen sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada pemohon.

Minggu depan, KIP Riau akan memanggil masing-masing SKPD dan pemohon di Pekanbaru.(ric)