PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tiga sektor prioritas dalam pembangunan tahun 2025: infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang ini dinilai sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera ditangani secara serius dan terukur.

“Tiga sektor ini adalah pelayanan dasar yang wajib menjadi fokus utama. Sementara sektor lain hanya bersifat pendukung dan stimulan,” ungkap Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam rapat evaluasi APBD di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang sehat dan selektif. Program kerja ke depan hanya akan memprioritaskan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi, dengan efisiensi penggunaan anggaran secara maksimal.

Instruksi tegas diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar tidak sembarangan menyetujui usulan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kegiatan yang tidak urgen harus dipangkas. Semua harus dihitung dengan cermat, termasuk kemampuan belanja dan kewajiban pembayaran utang daerah,” disampaikan dalam forum tersebut.

Riau juga meminta agar perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik dikurangi. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk mengawal pelaksanaan program tetap berada dalam jalur prioritas dan akuntabel.

Setiap OPD diminta bersinergi dengan Sekretaris Daerah dan jajaran asisten agar pelaksanaan program berjalan tertib, efisien, dan sesuai arahan kebijakan pembangunan.

“Tahun 2025 harus menjadi momentum fokus pada program penting dan sangat mendesak. Semua perangkat daerah harus bekerja dengan arah dan pengawasan yang jelas,” ditekankan dalam rapat tersebut.

Dengan kebijakan yang terarah dan pengawasan anggaran yang diperketat, Riau menargetkan pelaksanaan APBD tahun 2025 mampu memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat. ***