TELUKKUANTAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau memanggil PT Sawit Inti Makmur (SIM) terkait dugaan pencemaran Sungai Singingi. Mereka dimintai keterangannya tentang operasional dan dokumen perizinan, terutama berkaitan dengan perizinan limbah.

Pemanggilan manajemen PT SIM dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi II DPRD Kuansing pada Senin (26/5/2025) siang. Pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi II Fedrios Gusni ini juga hadir OPD terkait dan mahasiswa Uniks.

Diketahui, PT SIM berada di Desa Logas, Kecamatan Singingi. Di sekitar lokasi pabrik terdapat Sungai Lantak Payung yang bermuara ke Sungai Lombu. Sungai Lombu ini bermuara ke Sungai Singingi, dan Sungai Singingi bermuara ke Sungai Kampar.

Toni Wijaya, Direktur PT SIM dalam RDP tersebut membantah adanya kebocoran kolam limbah. Dia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan secara teliti. Kendati demikian, dia tetap menunggu hasil uji labor terhadap sampel air sungai.

Sementara itu, Camat Singingi Saparman menyatakan, ketika terjadinya dugaan pencemaran, pihaknya bersama masyarakat langsung berkoordinasi dengan PT SIM.

"Saat itu, kami temukan kondisi kolam memang tidak terlihat ada kebocoran. Namun, kondisi limbahnya hanya beberapa sentimeter di permukaan kolam. Kalau ada hujan, berpotensi meluber," kata Saparman. Diakuinya, pada malam sebelumnya terjadi hujan lebat.

Sementara itu, Kepala DLH Kuansing Delfides Gusni menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang telah mereka ambil.

"Saat ini kita masih menunggu hasil labor, dan untuk sementara PT SIM kita minta untuk berhenti beroperasi, sampai persoalan ini benar - benar tuntas," ujar Delfides Gusni.

Dia juga menerangkan bahwa PT SIM saat ini belum mengantongi surat layak operasi (SLO) untuk pembuangan limbah cair. Namun, PT SIM dibolehkan untuk beroperasi dengan status uji coba.

Kemudian, melalui RDP ini juga diketahui bahwa PT SIM belum memenuhi sepenuhnya persyaratan kolam limbah yang seharusnya 13 kolam tapi saat ini baru dibangung 10 kolam. Oleh sebab itu DLH secara tegas meminta kepada PT SIM agar segera membangun kekurangan 3 kolam limbah lagi.

Diakhir pertemuan tersebut, ketua komisi II, Feddrios Gusni menyampaikan sejumlah rekomendasi dari komisi II agar seluruh OPD terkait agar menuntaskan persoalan ini sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Kemudian ia mengimbau kepada masyarakat, ninik mamak dan pemangku kepentingan agar menahan diri dan tidak terprovokasi sehingga terhindar dari tindakan yang melawan hukum.***