PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel. Ia menargetkan keuangan Provinsi Riau pada tahun 2026 tidak lagi dibebani utang kepada pihak ketiga.

Penegasan itu disampaikannya dalam rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD Provinsi Riau Tahun 2025 di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

"Saya tidak mau seperti tahun 2024 kemarin yang mana kita harus menanggung hutang dengan pihak ketiga. Untuk tahun 2026, saya ingin keuangan kita menjadi sehat dan tata kelola pemerintahan dapat terjaga dengan baik," ujar Wahid.

Ia menyoroti ketidakseimbangan antara belanja fisik dan keuangan pada tahun lalu yang menyebabkan timbulnya beban utang. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala agar progres APBD tepat sasaran dan tepat waktu.

Gubernur juga mengingatkan perlunya pengendalian ketat atas penggunaan anggaran, khususnya anggaran perjalanan dinas. Wahid meminta agar anggaran perjalanan disentralisasi di sekretariat instansi, sehingga dapat diawasi lebih efektif dan tidak menjadi beban bagi kas daerah.

Ia menegaskan bahwa setiap program kerja yang dibiayai APBD harus berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar kegiatan formalitas tanpa substansi.

"Saya tidak mau lagi mendengar ada program dengan 20 persen untuk fisik, tapi 80 persen untuk perjalanan dinas. Itu bukan cara kerja yang efisien dan bertanggung jawab," tegas Wahid.

Wahid juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lebih selektif dalam menyusun dan menyetujui program kerja. Ia menekankan agar hanya kegiatan yang memiliki urgensi tinggi yang diakomodasi.

"Tahun 2025 ini kita akan fokus pada program yang penting dan sangat urgen, silakan dilaksanakan. Koordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda. Semua fungsi pemerintahan harus berjalan tertib dan efektif," tutupnya. ***