PEKANBARU, GORIAU.COM - Bakal Calon Gubernur Riau H. Jon Erizal, SE. MBA, diundang khusus oleh Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) Provinsi Riau untuk memaparkan tentang konsep pembangunan yang akan dilakukannya jika terpilih pada Pilkagubri, 4 September mendatang. Konsep pemikiran yang biasa disebut visi dan misi itu dipaparkan di depan da’i-da’i muda yang akan diturunkan berceramah pada bulan Ramadhan ini.

Pertemuan Jon Erizal dengan mubaligh muda itu berlangsung di Gedung IKMI Riau, Jalan Todak, Pekanbaru, Selasa (23/7/2013). Bertindak sebagai moderator Ketua IKMI Kota Pekanbaru Ustad Zulfikar dan didampingi Penasehat IKMI Riau, H. Mukni. ''Semua calon gubernur kita undang ke mari, tapi baru tiga yang berkesempatan hadir yakni Herman Abdullah, Achmad dan hari ini Pak Jon Erizal,'' ujar Zulfikar.

Zulfikar menegaskan posisi IKMI adalah netral dan tidak memihak kepada salah satu calon Gubernur Riau. Kalau sebelumnya ada klaim bahwa mereka didukung oleh IKMI Riau, hal itu tidak benar dan telah memilintir keadaan. ''Di IKMI itu semua partai ada. Jadi kita tidak pada posisi dukung mendukung,'' tegasnya.

Pemaparan konsep pembangunan dari calon Gubernur Riau ini, menurut Zulfikar, sangat penting untuk menambah wawasan para mubaligh muda yang diturunkan keliling ke seluruh pelosok Riau selama Ramadhan ini. ''Dengan mengetahui konsep tersebut, mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat Riau melalui ceramah-ceramahnya. Tapi mereka tidak mengkampanyekan salah satu calon,'' ujarnya.

Jon Erizal sangat bersyukur dapat berbicara dan memaparkan pemikirannya di depan para da'i muda Riau. Sehingga konsep pembangunan yang disampainya dapat dicerna oleh para da’i dan dipahami. ''Saya menghargai posisi IKMI yang sangat strategis. Namun, IKMI sebagai organisasi besar memang harus netral dan sebagai pengayom umat,'' ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jon Erizal memaparkan konsep pembangunnya yang akan memberdayakan BUMD, menggaet investor dan meraup APBN lebih banyak lagi. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD Riau yang hanya Rp 6,7 triliun, jelas sulit untuk mengangkat ekonomi masyarakat, meningkatkan pendidikan dan kesehatan serta membenahi infrastruktur jalan dan jembatan. ''Kita harus realistis bahwa tidak mungkin hanya mengandalkan APBD saja,'' ujarnya. (rls)