
PEKANBARU - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih pabrik kelapa sawit (PKS) beserta lahan kebun seluas 42 hektare milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau. Langkah penindakan oleh tim lintas kementerian dan lembaga tersebut menyusul temuan dugaan aktivitas pengolahan hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan tanpa izin.
Penertiban di wilayah Provinsi Riau yang selama ini menjadi salah satu pusat industri perkebunan kelapa sawit nasional itu dilakukan untuk menekan laju perambahan hutan sekaligus mengembalikan fungsi kawasan lindung. PT GSL diduga mengoperasikan pabrik pengolahan sawit tanpa kebun sendiri dengan cara membeli serta mengolah tandan buah segar dari areal hutan ilegal.
Praktik penerimaan hasil panen dari kawasan hutan tersebut dinilai memicu maraknya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara tidak sah di wilayah sekitarnya. Atas pelanggaran itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak seluruh pengajuan perusahaan.
Selain menolak permohonan pelepasan kawasan, tim gabungan langsung menguasai kembali areal bangunan pabrik beserta kebun kelapa sawit yang dikelola perusahaan tersebut. Penindakan ini diarahkan untuk menghentikan kerusakan kawasan lindung dan menjaga kelestarian ekosistem penyangga Taman Nasional Tesso Nilo maupun habitat gajah Sumatera.
Pelaksanaan penertiban kawasan hutan di Bumi Lancang Kuning tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pusat dan daerah, meliputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), serta pejabat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Hadir pula jajaran pimpinan daerah di Provinsi Riau, yakni Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, serta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau.
Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan secara ilegal terus dijalankan secara terukur dan berkelanjutan demi menjaga aset negara. ***