JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika mengatakan ada pihak-pihak yang melakukan operasi kepada pengurus partainya di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk meninggalkan Oesman Sapta Odang (OSO).

Bahkan, ada upaya untuk memaksakan menarik dukungan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan OSO dari posisi ketua umum.

"Ada gerakan masif turun ke daerah," tegas Pasek di sela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura se-Indonesia bertajuk "Konsolidasi Organisasi Menghadapi Verifikasi Faktual KPU Menuju Pemilu 2019" di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).

Hanya saja Pasek enggan membeberkan siapa yang melakukan "operasi" tersebut. "Ini mirip kasus kudeta di Turki, semua disiapkan bergerak. Tapi setelah kami melakukan komunikasi dalam dua hingga tiga hari, mereka porak poranda," katanya.

Dia mengatakan ada pula informasi-informasi yang disesatkan. Karena itu, Pasek menilai tidak benar ada gerakan dari bawah menolak kepemimpinan OSO. "Tapi ini digalang," ujarnya.

Pasek mengatakan DPP Partai Hanura langsung bersikap dan berkomunikasi dengan sejumlah pengurus di daerah untuk menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi.

Alhasil, kata Pasek, sejumlah pengurus daerah mengakui ada pihak-pihak tertentu yang membawa surat pernyataan bermaterai untuk ditandatangani. Menurut dia, ada pula yang membawa uang untuk transport. Bahkan ada pengurus yang ditekan dan ditakut-takuti.

Awalnya, kata Pasek, sejumlah pengurus termasuk DPC sempat terpengaruh. Sebab, mereka belum tahu ada perubahaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Awalnya, kata Pasek, mereka masih mengira SK penetapan pengurus DPC masih berada di bawah DPD. Namun, setelah tahu ada perubahan SK penetapan DPC sekarang di bawah DPP langsung, mereka pun berani mengambil sikap tegas. "Maka mereka berani beda pendapat dengan DPD," tegasnya.

Pasek menuturkan beberapa daerah memang sempat sudah declare mendukung kubu Ambhara. "Beberapa sudah declare seperti Jatim, tapi langsung balik arah lagi ke kami," kata Pasek.

Dia memerinci DPD Yogyakarta, DPC di Jawa Barat banyak yang bergerak mendukung Hanura di bawah kepemimpinan OSO meskipun ada yang berusaha menghalang-halangi.

"Tapi, Jateng dan Banten berat karena tarikan cukup besar," katanya.

Dia melanjutkan, DPD dan DPC di Bengkulu utuh mendukung OSO. Pengurus Aceh mayoritas juga mendukung OSO "Aceh mayoritas, meski ketua DPD dan tiga DPC-nya ke sana. Sisanya ke kami semua," kata senator daerah pemilihan (dapil) Bali itu.

Sedangkan Maluku Utara, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, utuh mendukung OSO. Untuk Nusa Tenggara Barat (NTB), ketua DPD yang lama mendukung kubu sebelah.

"Tapi semua DPC-nya di sini. NTT (Nusa Tenggara Timur) sebagian di sini. Sebagian belum datang karena memang daerah mereka kepulauan sehingga kesulitan transportasi," ujarnya.

Sedangkan Lampung terbelah. Sumatera Selatan mayoritas mendukung OSO "Sumatera Barat ketua DPD lama ke sana. Tapi sekitar sembilan DPC ke sini. Nanti akan ada yang menyusul lagi ke sini," katanya.

Pasek mengatakan syarat untuk mengusulkan Munaslub adalah 2/3 DPD dan DPC. Nah, ujar Pasek, kalau diklaim ada dukungan dari 27 DPD dan 400 DPC, menggelar Munaslub sama sekali tidak benar. Dia menegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto juga sudah menyatakan tidak mau diusung jadi ketua umum.

Lebih lanjut Pasek mengatakan Partai Hanura memberikan kesempatan hingga pukul 24.00 WIB malam ini untuk pengurus yang membelot bertobat. "Kami tidak mentolerir ketika ini sudah selesai. Kami buka kesempatan sampai malam ini untuk bertobat. Kami memahami banyak yang bingung akibat informasi yang tidak pas," katanya.***