PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) mendapatkan persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKU PHHKHTI) berdasarkan Surat keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor SK.173/VI-BPHT/2010. SK tersebut berlaku sejak 22 Desember 2010 hingga 22 Desember 2019.

Karena hukum tidak berlaku surut, maka SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yakni SK No. SK. 5322/Men-LHK-PHPL/HPL.1/10/2017, tidak bisa membatalkan RKU PT RAPP tersebut.

''Hukum tidak berlaku surut, karena itu Menteri LHK tidak bisa membatalkan RKU RAPP yang masa berlakunya hingga 2019,'' kata kuasa hukum PT RAPP, Andi Ryza Fardiansyah, dalam sebuah diskusi di Pekanbaru, Senin (18/12/2017).

Lagi pula, kata Andi Ryza, dalam pasal 45 huruf a Ketentuan Peralihan PP 71/2014 jo PP 57/2016, ditegaskan, izin usaha atau kegiatan memanfaatkan ekosistem gambut pada fungsi lindung ekosistem gambut yang telah terbit sebelum PP ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.

Untuk diketahui Menteri LHK membatalkan RKU RAPP melalui SK 5322/2017, dengan bersandar kepada PP 71 Tahun 2014 yang telah diubah dengan PP 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Padahal RKU RAPP tersebut berlaku hingga Desember 2019.

Andi mengungkapkan, langkah yang ditempuh RAPP ke PTUN bukanlah gugatan melawan KLHK, melainkan memohon kepada PTUN untuk memberikan putusan mengabulkan keberatan RAPP atas SK Menteri LHK yang membatalkan RKU RAPP.

''Kita hanya memohon agar pengadilan memberikan legitimasi atas pelaksanaan RKU RAPP hingga 2019 sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor SK.173/VI-BPHT/2010. Jadi, RAPP tidak bermaksud melawan pemerintah. Ini perlu kita tegaskan, karena ada tuduhan, seolah-olah RAPP membangkang terhadap kebijakan pemerintah,'' Pengacara dari Zoelva & Partner Counselor & Attoneys at Law tersebut.

''Ibaratnya begini, ada anak yang memohon ke PTUN untuk diterbitkan putusan tentang kepastian dirinya mendapatkan hak waris dari orangtuanya. Permohonan itu dimaksudkannya bukan untuk melawan orangtuanya, melainkan hanya untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dirinya berhak memperoleh warisan,'' katanya beranalogi.

Ditambahkannya, RAPP punya niat baik melakukan revisi RKU sesuai permintaan KLHK, namun bukan revisi terhadap RKU yang sedang berjalan dan akan berakhir 2019. Revisi ditujukan untuk RKU selanjutnya, setelah RKU sebelumnya berakhir tahun 2019 nanti.

''Kita minta tetap dibolehkan dan dinyatakan legal menjalankan usaha hingga 2019 sesuai izin RKU yang diperoleh. Tenggat waktu hingga 2019 itu kan lumayan panjang untuk melakukan negosiasi terkait revisi RKU selanjutnya,'' ucapnya.

Dijelaskan Andi, persidangan di PTUN Kamis lalu sudah masuk pada tahap penyampaian kesimpulan. Namun hanya pihak RAPP yang menyampaikan kesimpulan, sedangkan pihak KLHK tidak hadir menyampaikan kesimpulannya.

''Mengacu kepada aturan hukum yang berlaku dan bahwa hukum tidak berlaku surut, maka kita yakin permohonan kita dikabulkan PTUN,'' harapnya.rls