PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru ikut mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai berpikir untuk mengambil peluang dari pengolahan kelapa sawit. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada Refinery atau pemurni kelapa sawit.

Ruslan Tarigan, anggota DPRD Kota Pekanbaru melihat hal ini merupakan peluang yang sangat bagus. Apalagi Provinsi Riau memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, bahkan dengan berdirinya Refinery di Riau, Provinsi Riau bisa menjadi daerah penyuplai minyak goreng dan produk turunan kelapa sawit lainnya.

"Selama ini swasta yang menguasai, Riau ini sentral kelapa sawit. Dengan adanya Refinery bisa meningkatkan harga TBS petani, dirikan pabrik disini (Riau) jadi daerah dan negara yang menguasai produksi minyak goreng," katanya, Rabu (6/7/2022).

Dengan berdirinya pabrik kelapa sawit di Riau, Ruslan melihat tidak hanya keuntungan saja yang bakal didapat oleh Pemprov Riau. Melainkan pelayanan kepada masyarakat juga bisa didapatkan oleh Pemprov Riau.

"Swasta murni profit (keuntungan), mulailah hilirisasi kelapa sawit. Jadi saatnya pada sekarang ini kita meminta adanya pabrik kelapa sawit," jelasnya.

Politisi PDIP ini juga menilai dengan adanya Refinery di Riau maka harga Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak goreng menjadi stabil dan tidak lagi bergantung dan diatur-atur oleh perusahaan swasta dan dunia.

"Swasta ini banyak sekali tingkahnya, ini perlu di evaluasi," tegasnya.

Dan jika Refinery ingin di dirikan, Ruslan meminta Pemprov Riau menggandeng seluruh para petani dan juga PTPN V. Sehingga harga-harga TBS dan kelapa sawit bisa dikendalikan tanpa harus ada campur tangan pihak luar.

"Begitu pabrik berdiri tentu menyerap tenaga kerja juga, jika pun harus di subsidi inikan daerah atau negara yang punya," tutupnya. ***