JAKARTA – Sehari setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET), minyak goreng mendadak melimpah di ritel-ritel modern di tanah air. Tentu saja dengan harga sangat mahal, sekitar Rp24 ribu per liter.

Padahal, sehari sebelumnya, Rabu (16/3/2022), masyarakat di seluruh Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng yang harganya sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

Dikutip dari sindonews.com, Direktur Celios Bhima Yudhistira, mengatakan, munculnya kembali minyak goreng secara mendadak membuktikan negara telah dikalahkan para penimbun minyak goreng. Negara yang begitu lengkap aparatnya bisa dengan mudah dikadalin para penimbun, entah pengusaha minyak goreng dan sawit, distributor, ataupun pedagang eceran. Bisa jadi juga pihak lain yang tak termasuk itu semua.

''Negara terbukti kalah, yang menang adalah konglomerat sawit. Gelontoran subsidi minyak goreng selama ini juga percuma. Hanya empat perusahaan besar yang kuasai lebih dari 40% pasar, dan pemerintah menyerah menghadapi empat perusahaan tadi. Padahal HGU sawit kan lahan pemerintah juga, tapi pemerintah tidak berdaya, sangat disayangkan,'' kata Bhima Yudhistira, Kamis (17/3/2022).

Dituturkan Bhima, alur distrubisi setidaknya ada tiga hingga tujuh titik. Untuk mencapai titik-titik distribusi itu jelas membutuhkan waktu, tidak mungkin dalam hitungan sehari, apalagi beberapa jam.

''Kelangkaan menunjukkan selama ini pasokan ditahan (ditimbun) distributor. Karena tak mungkin satu hari pasca-pengumuma HET dicabut, barang sudah sampai di toko,'' tegas Bhima.

Menurut Bhima, sebelum pemerintah mengibarkan bendera putih dengan mencabut HET, seharusnya mengecek dulu jalur distribusi minyak goreng. Kalau KPK saja bisa ''mendeteksi'' aliran uang suap, kenapa negara, yang notabene KPK masuk di dalamnya, tak mampu menemukan sumpalan-sumpalan distribusi minyak goreng.

Makanya, kata Bima, banyak yang bertanya-tanya, ketika sejumlah pihak bisa mendapatkan minyak goreng dalam jumlah besar untuk melakukan operasi pasar, masyarakat justru keleleran hanya untuk mendapatkan satu atau dua liter. Sumpalan distribusi itulah yang membuat langka minyak goreng, sebab kebijakan kewajiban pemenuhan dalam negeri (DMO) sebesar 20%, sebelum dinaikkan menjadi 30%, sejatinya membuat pasokan minyak goreng masih memadai.

Sementara Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi memastikan pasokan minyak sawit mentah/CPO untuk kebutuhan domestik, termasuk sebagai bahan baku minyak goreng, dalam jumlah yang cukup.

''Kami pastikan pasokan CPO untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku pangan termasuk minyak goreng di dalamnya sudah lebih dari cukup,'' jelas Tofan.

Yang bikin keki adalah sikap para pengusaha minyak sawit sendiri yang tak terdengar berteriak-teriak meminta pemerintah mengatasi kelangkaan minyak goreng, atau membantu menelusuri jejak penimbunan. Pasalnya, seperti yang diungkap Komisi Persaingan Usaha (KKPU), perusahaan sawit terbesar juga merupakan perusahaan minyak goreng.

Komisioner KPPU Ukay Karyadi mengungkap, konsentrasi pasar minyak goreng hanya sebesar 46,5% dan dimotori oleh empat produsen besar. Menurut Ukay, pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga produsen minyak goreng. Tak habis pikir lagi, perusahaan minyak goreng membeli CPO berdasarkan harga global. Jika perusahaan sawit menjual CPO ke perusahaan minyak goreng yang juga miliknya, kenapa harus menggunakan patokan harga global.

''Acuan ini sebenarnya kurang relevan karena sisi hulu ingin dapat keuntungan maksimal,'' kata Ukay.***