JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya sebagai bentuk akal-akalan. Pernyataan itu disampaikan saat menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN 2026 di Gedung Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan telah menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membenahi manajemen BUMN yang dinilai tidak rasional. Salah satu langkahnya adalah memangkas jumlah komisaris dan menghapus pemberian tantiem.

"Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget," ucap Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa tantiem hanyalah istilah asing yang digunakan untuk membingungkan masyarakat. Ia mempertanyakan logika di balik pemberian puluhan miliar rupiah kepada komisaris yang hanya hadir rapat sebulan sekali.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," katanya yang disambut riuh hadirin.

Menurutnya, jika perusahaan dalam kondisi merugi, maka tidak sepatutnya direksi maupun komisaris menerima tantiem. Ia juga menyebut bahwa yang keberatan dengan kebijakan ini lebih baik mundur.

"Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan," ujar Prabowo.

"Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, Saudara-saudara," sambungnya.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini penting demi membenahi tata kelola BUMN yang selama ini dinilai tidak efisien. Ia menyatakan telah memotong jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, bahkan empat atau lima jika memungkinkan.

"Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang. Kalau bisa, cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan tantiem," jelasnya. ***