JAKARTA - "Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Semua orang tau ada dana cash back di Kemenpora." Kalimat itu dilontarkan tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dana hibah Kemenpora kepada KONI Pusat, Ending Fuad Hamidy saat ditanya majelis hakim dalam sidang kedua yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kamis, 21 Maret 2019.

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Wirjono Projodikoro 2 itu, Hamidy juga menjelaskan kepada majelis hakim bahwa inisial M yang masuk dalam daftar penerima cash back itu adalah Menpora. "Ya majelis hakim yang mulia, inisial M itu Menteri," kata Hamidy saat menjawab pertanyaan majelis hakim.

Keterangan Hamidy itu memperjelas keterangan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Suradi yang lebih dulu dimintai keterangan sebagai saksi. Suradi juga mengaku diminta membuat daftar oleh Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy berisi uang bagi para pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI, termasuk untuk Menpora Imam Nahrowi sebesar Rp1,5 miliar.

"Itu inisial M Rp1,5 miliar dalam pemahaman saya menteri, karena didiktekan ke saya hanya inisialnya saja," kata Suradi.

Ads
Suradi bersaksi untuk terdakwa Ending Fuad Hamidy yang didakwa menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Prof Mulyana dengan satu unit mobil Fortuner, uang Rp400 juta, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 (total sekitar Rp900 juta), serta Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora, Eko Triyanta, senilai Rp215 juta.

Dalam dakwaan disebutkan dana hibah yang diberikan Kemenpora ke KONI dalam pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018 sejumlah Rp17,971 miliar yang dicairkan pada 13 Desember 2018. Dari jumlah tersebut sebesar sekitar Rp8 miliar digunakan untuk operasional KONI, termasuk sebesar Rp3,4 miliar ditujukan untuk sejumlah pejabat di Kemenpora dan KONI.

"Dalam BAP saudara menyebutkan 'bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018, Ending Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Pada waktu itu Fuad Hamidy meminta saya menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp8 miliar dari total Rp17,9 miliar karena Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang ke Kemenpeora seperti Menpora, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain', apakah benar?" tanya jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Titto Jaelani seperti dikutip Tempo.co.

"Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan 'Uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp3 miliar sekian seperti di daftar', lalu ditambah Rp5,5 miliar jadi sekitar Rp8 miliar," jawab Suradi.

JPU KPK lalu menunjukkan daftar inisial penerima dan uang yang ditujukan oleh Sekjen KONI kepada para penerima tersebut. "Ini di tempat pertama ada 'M' Rp1,5 miliar, asumsi saya ini untuk menteri," ungkap Suradi.

Namun, Suradi mengaku tidak tahu apakah uang itu sudah diterima oleh Menpora Imam Nahrowi atau belum. Kolom selanjutnya ada inisial "Ul" dan angka Rp500 juta. "Kalau melihat di sana kemungkinan Ulum, Ulum itu jadi stafnya Pak Menteri Menpora," tambahnya. ***