BANGKINANG - Sekda Kampar, Yusri didampingi oleh Inspektur Kampar, Muhammad menghadiri rapat kooordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2019 yang merupakan agenda tahunan sejak tahun 2015 lalu. Rakor tahun 2019 ini mengusung tema pengutan APIP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang berkualitas yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).

Peserta rakor ini sebanyak 1200 orang, yang berasal dari APIP pada K/L/Pemda sebanyak 628 orang, perwakilan BPKP sebanayak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sbanyak 11 orang, Sekjen K/L dan Sekretaris Daerah Provinsi/kabupaten/kota terpilih sebanyak 481 orang. Dilansungkan di hotel Bidakara Jakarta, Kamis(21/3/2019).

Rakor dibuka oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, sementara sebagai narasumber Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Kominfo Rudianto dan Kepala BPKP Pusat Arsen Adiperdana.

Usai mendengar pemaparan, Sekda Kampar mengapresiasi kegiatan rakor ini, sehingga diharapkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah sampai ke tingkat desa semakin akuntabel dan berkualitas di Kabupaten Kampar. Untuk itu dikatakan sekda perlu didukung oleh Sistem pengendalian yang handal dan dikelola oleh SDM yang Kompeten.

"Pemerintah telah memberian atensi terhadap pencapaian penguatan Sistem Pengendalian Internt Pemerintah (SPIP) Kampar, yang sudah mencapai level III. Sementara untuk penguatan dan kapabilitas APIP lagi berproses menuju level III. Kita mengharapkan nantinya Kapabilitas APIP harus ditingkatkan sehingga bisa membimbing dan memberikan legal opini kepada OPD dan pemerintahan desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan," kata Sekda Kampar.

Sementara itu Ispektur Kampar, Muhammad mengatakan bahwa untuk peningkatan kapabilitas APIP memerlukan dukungan dari segi anggaran.

"Alhamdulillah dana sudah tersedia, untuk penguatan APIP kita telah banyak mengirimkan pelatihan-pelatihan diklat-diklat substantif yang langsung diasuh oleh BPKP, bahkan ada workshop-workshop yang dibimbing langsung oleh KPK. Semoga peranan APIP kedepan ditingkatkan, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kampar akuntabel secara keuangan dan berkualitas," paparnya. ***